JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Inggris melanjutkan kemitraan strategis dalam pengelolaan hutan melalui Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Phase 5, dengan fokus utama pada pembenahan tata kelola hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, kerja sama dengan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) mencerminkan kemitraan jangka panjang kedua negara yang telah terbangun sejak tahun 2000 dan terus beradaptasi dengan tantangan lapangan yang semakin kompleks.
“Kemajuan harus bisa diukur dari hasil nyata. Reformasi tata kelola adalah pekerjaan yang kompleks, dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Raja Juli Senin (9/2/2026).
Ia menekankan, Indonesia memegang peran strategis dalam agenda global penanganan perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, sejalan dengan luas kawasan hutan nasional serta kontribusinya terhadap penurunan emisi sektor Forest and Other Land Use (FOLU).
Menurut Raja Juli, pemerintah terus memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional dan komitmen internasional menuju target FOLU Net Sink 2030.
Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi kehutanan dapat dirasakan secara inklusif tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Dari pihak Inggris, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menilai MFP Phase 5 sebagai wujud komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis kepercayaan.
“Investor, konsumen, dan pemerintah membutuhkan kredibilitas dan konsistensi. MFP Phase 5 mendukung Indonesia dalam memperkuat fondasi kepercayaan melalui tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Dominic.
Secara kelembagaan, MFP Phase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan pemerintah Indonesia dan Inggris serta berbagai pemangku kepentingan.
PSC berperan memastikan program tetap relevan, berbasis bukti, dan berorientasi pada dampak nyata.
Program ini mengintegrasikan dua pilar utama untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan berkelanjutan—mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan dan penguatan kepercayaan pasar.
Dukungan MFP Phase 5 mencakup penguatan institusi, peningkatan transparansi tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas kehutanan termasuk SVLK+, perluasan multiusaha kehutanan, serta peningkatan akses ke pasar internasional.
Melalui kelanjutan MFP Phase 5, Indonesia dan Inggris menegaskan bahwa pembenahan tata kelola hutan bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi hijau global. (TR Network)
Komentar