JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyiapkan instrumen baru yang digadang-gadang menjadi terobosan pembiayaan lingkungan: High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi.
Skema ini dirancang sebagai mekanisme pendanaan berbasis hasil (result-based financing) yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk memperkuat konservasi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati bukan lagi pilihan, melainkan urgensi nasional.
“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” ujar Hanif, Rabu (18/2/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam forum Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang mempertemukan pemerintah Indonesia dan Inggris, lembaga keuangan, akademisi, serta mitra pembangunan.
Forum tersebut menjadi bagian dari kerja sama strategis kedua negara di bidang lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
Skema Berbasis Hasil dan Transparansi
Kredit keanekaragaman hayati ini dirancang sebagai instrumen berbasis hasil yang transparan dan akuntabel. Skema tersebut akan mendukung:
– Konservasi kawasan bernilai tinggi
– Restorasi ekosistem rusak
– Perlindungan spesies dan habitat prioritas
Pemerintah memastikan instrumen ini dibangun dengan prinsip kredibilitas ilmiah, tata kelola transparan, inklusivitas sosial, serta sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kuat.
Dengan pendekatan ini, setiap kredit yang diterbitkan benar-benar merepresentasikan capaian konservasi yang terukur dan dapat diverifikasi.
Perkuat Skema Pembagian Manfaat Genetik
Selain kredit biodiversitas, pemerintah juga memperkuat instrumen Access and Benefit Sharing (ABS).
Skema ini bertujuan memastikan pembagian manfaat atas pemanfaatan sumber daya genetik berjalan adil dan setara sesuai amanat Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol.
Langkah ini dinilai penting agar kekayaan genetik Indonesia tidak hanya dimanfaatkan secara komersial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya.
Indonesia Siap Jadi Pusat Kredit Biodiversitas Global
Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) sekaligus membentuk Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026.
Langkah ini mempertegas ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam arsitektur pembiayaan konservasi global.
Pemerintah menilai, integrasi keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi nasional menjadi kunci menuju model pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan skema ini, biodiversitas tak lagi hanya dipandang sebagai aset ekologis, tetapi juga sebagai modal ekonomi strategis—“emas hijau” yang dapat menggerakkan investasi sekaligus menjaga warisan alam Indonesia. (TR Network)
Komentar