JAKARTA — Krisis ekologi di daerah aliran sungai (DAS) Pulau Jawa kini menjelma menjadi ancaman serius bagi industri logistik nasional.
Ketika banjir dan longsor berulang akibat degradasi hutan dan lahan, bukan hanya infrastruktur yang rusak—rantai pasok nasional ikut terguncang.
Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk-Citanduy menunjukkan sekitar 70 persen jalur distribusi logistik di Pulau Jawa melintasi wilayah DAS.
Ketergantungan yang sangat tinggi ini membuat sektor logistik rentan terhadap gangguan ekologis.
Kerugian ekonomi akibat gangguan tersebut ditaksir mencapai Rp 2,1 triliun per tahun.
Kepala BPDAS Cimanuk-Citanduy, Heru Permana, menegaskan bahwa DAS harus dipandang sebagai infrastruktur alami yang menopang sistem distribusi nasional.
“Jika DAS rusak, jalur logistik lumpuh. Risiko pengiriman meningkat, biaya operasional melonjak, dan rantai pasok terganggu,” ujarnya dalam forum diskusi Measuring, Reducing, and Managing Carbon Footprint in Logistics for Indonesia’s Climate Commitment, Kamis (19/2/2026).
Infrastruktur Alami yang Terabaikan
Secara administratif, wilayah kerja BPDAS Cimanuk-Citanduy mencakup Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten—tiga provinsi dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia.
Di kawasan seluas 3,15 juta hektare tersebut terdapat 799 DAS, termasuk yang menjadi prioritas nasional seperti: Citarum, Ciliwung, Cisadane dan Ciujung.
Kerusakan kawasan hulu di DAS-DAS tersebut menyebabkan daya serap air menurun drastis. Akibatnya, saat musim hujan terjadi limpasan air berlebih yang memicu banjir dan longsor. Sebaliknya, saat kemarau, kekeringan mengganggu stabilitas ekosistem dan aktivitas ekonomi.
Fenomena ekstrem ini menciptakan pola berulang: banjir merusak jalan dan jembatan, longsor menutup akses distribusi, sementara kekeringan mengganggu transportasi air dan pasokan bahan baku.
Efek Domino bagi Rantai Pasok dan Emisi
Gangguan ekologis di DAS berdampak langsung pada efisiensi logistik. Ketika jalur utama terputus, perusahaan terpaksa melakukan rerouting.
Jarak tempuh bertambah, waktu pengiriman molor, konsumsi bahan bakar meningkat, dan emisi gas rumah kaca ikut melonjak.
Dengan kata lain, krisis DAS bukan hanya memperbesar biaya operasional, tetapi juga memperburuk jejak karbon sektor logistik.
“Pengelolaan DAS adalah strategi mitigasi emisi yang sering diabaikan. DAS yang sehat membuat jalur distribusi stabil dan mencegah emisi tambahan akibat gangguan rantai pasok,” kata Heru.
Ancaman terhadap Stabilitas Ekonomi
Pulau Jawa merupakan pusat produksi, konsumsi, dan distribusi nasional. Jika gangguan ekologis di DAS terus terjadi tanpa intervensi serius, risiko terhadap stabilitas harga barang dan inflasi semakin besar.
Kerugian Rp 2,1 triliun per tahun menjadi indikator bahwa investasi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bukan lagi hanya menjadi agenda lingkungan, melainkan langkah strategis menjaga keberlanjutan industri.
Industri logistik pun didorong menerapkan carbon accounting secara komprehensif—menghitung emisi langsung dan tidak langsung dalam rantai pasok—sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.
Tanpa pemulihan ekosistem DAS secara sistematis, krisis ekologis di Pulau Jawa berpotensi melumpuhkan industri logistik nasional—dan pada akhirnya, mengguncang fondasi ekonomi Indonesia. (TR Network)
Komentar