JAKARTA – Krisis iklim kini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan pukulan nyata yang mulai mengguncang fondasi ekonomi Indonesia.
Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor lingkungan, tetapi telah merembet ke produktivitas pangan hingga kerugian ekonomi makro yang signifikan.
Data terbaru menunjukkan potensi kerugian ekonomi nasional mencapai Rp112,2 triliun, atau sekitar 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024.
Sementara itu, sektor pangan—yang menjadi tulang punggung ketahanan nasional—diperkirakan menanggung kerugian sebesar 0,18% hingga 1,26% PDB.
Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Yudhistira Nugraha, mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi menjadi penyumbang kerugian terbesar.
“Kerugian tahunan akibat banjir dan longsor yang dipicu perubahan iklim mencapai sekitar Rp50 triliun,” ujarnya dalam Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem, Senin (30/3/2026).
Dampak krisis iklim terhadap pangan terjadi secara sistemik. Gagal panen menyumbang 40%, diikuti gangguan distribusi 25%, kerusakan infrastruktur 20%, serta pergeseran musim tanam 15%. Kombinasi ini membuat sektor pangan menjadi salah satu yang paling rentan.
Secara langsung, perubahan iklim meningkatkan suhu ekstrem yang menurunkan kualitas dan hasil panen. Sementara secara tidak langsung, ancaman datang dari kenaikan muka air laut (salinitas), kekeringan, banjir, hingga ledakan hama dan penyakit tanaman.
Fenomena El Nino menjadi indikator nyata dampak tersebut. Dalam periode 2002–2016, luas lahan sawah terdampak kekeringan mencapai 450.000 hingga 800.000 hektare.
Data produksi padi nasional 1990–2017 menunjukkan penurunan hasil antara 100 ribu ton hingga 1,7 juta ton, tergantung intensitas El Nino. Selain itu, sekitar 300 ribu hektare sawah terdampak banjir setiap tahun, memicu gagal panen.
Menghadapi situasi ini, BRIN mendorong dua strategi utama: adaptasi dan mitigasi.
Adaptasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas tahan iklim, manajemen air, serta penguatan cadangan pangan.
Sementara mitigasi difokuskan pada penurunan emisi gas rumah kaca seperti CO₂, CH₄, dan N₂O, serta restorasi hutan dan pembangunan infrastruktur.
BRIN juga mengambil peran strategis sebagai penyedia inovasi, validator ilmiah, hingga fasilitator kolaborasi lintas sektor. Lembaga ini menyiapkan science-based targets, validasi penurunan emisi, hingga konsultasi ilmiah bagi industri dan pemerintah daerah.
Di sektor pertanian, pendekatan Climate Smart Agriculture (CSA) menjadi kunci. Praktiknya meliputi pengaturan pola tanam, penggunaan varietas unggul, pengelolaan air seperti alternate wetting and drying, hingga pemupukan efisien berbasis teknologi.
Namun, solusi tidak berhenti di teknologi.
Yudhistira menegaskan pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai strategi bertahan menghadapi krisis iklim. Komoditas seperti jagung lokal, sorgum, sagu, hingga umbi-umbian dinilai lebih adaptif, rendah input, dan bernilai gizi tinggi.
Pemerintah daerah didorong untuk bertransformasi melalui perencanaan berbasis risiko, integrasi data iklim ke dalam dokumen pembangunan, serta penguatan cadangan pangan daerah. Edukasi sejak dini dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan.
“Ketahanan pangan bukan hanya urusan sektor pertanian, tetapi tanggung jawab bersama,” tegas Yudhistira.
Tanpa langkah cepat dan terintegrasi, krisis iklim berpotensi bukan hanya menggerus produksi pangan, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. (TR Network)
Komentar