JAKARTA – Di tengah ancaman krisis iklim yang kian menekan sektor pertanian, Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan langkah besar: membuka akses pembiayaan dan teknologi bagi petani kecil agar tidak tumbang menghadapi cuaca ekstrem.
Program kolaboratif ini akan difokuskan di dua lumbung pangan utama nasional, Jawa Timur dan Lampung, dengan target memperkuat ketahanan petani melalui pendekatan pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture).
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan biasa, melainkan bagian dari strategi besar transformasi sistem pangan nasional.
“Program ini diharapkan mampu membuka akses pembiayaan, mendorong adopsi pertanian cerdas iklim, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam peluncuran program di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (10/4/2026) .
Petani Kecil di Garis Depan Krisis
Petani kecil selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan Indonesia. Namun ironisnya, mereka juga menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Cuaca ekstrem, kekeringan panjang, hingga serangan hama yang makin sulit dikendalikan kini bukan lagi ancaman masa depan—melainkan realitas yang sudah menghantam kehidupan petani sehari-hari.
Program ini menargetkan sedikitnya 15.000 petani di Jawa Timur untuk mendapatkan pelatihan praktik pertanian tahan iklim, termasuk teknik hemat air dan penggunaan teknologi modern.
Pendekatan climate-smart agriculture sendiri dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan emisi gas rumah kaca dan memperkuat daya tahan terhadap perubahan iklim.
Skema “Uang Hijau” untuk Selamatkan Pertanian
Tidak hanya pelatihan, program ini juga mengandalkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif yang selama ini jarang tersentuh petani kecil.
Skema tersebut mencakup: Asuransi iklim nasional, Obligasi SDGs (SDGs Bond), Green Sukuk (obligasi syariah ramah lingkungan) hingga Pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Petani yang mengadopsi praktik berkelanjutan akan mendapatkan akses ke asuransi iklim serta teknologi mutakhir, termasuk irigasi bertenaga surya.
Tak tanggung-tanggung, program ini menargetkan mobilisasi hingga USD150 juta dari instrumen obligasi hijau untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan biofortifikasi beras bagi sedikitnya 300.000 petani kecil.
UMKM Desa Ikut Disasar
Selain petani, program ini juga menyasar sektor usaha mikro di pedesaan. BPDLH ditargetkan menyalurkan pembiayaan mikro kepada 400 UMKM yang menjalankan sistem agro-silvo-pastoral—model usaha terpadu yang menggabungkan pertanian, kehutanan, dan peternakan.
Program ini akan berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027, dipimpin oleh FAO bersama IFAD, UNDP, dan kantor perwakilan PBB di Indonesia.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyebut investasi awal sebesar USD2 juta ditargetkan mampu memicu mobilisasi dana hingga USD205 juta dari sektor publik dan swasta.
“Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi petani kecil,” tegasnya.
Sementara itu, Perwakilan FAO di Indonesia, Rajendra Aryal, menyoroti masih minimnya aliran dana iklim ke sektor pertanian.
“Sektor ini menerima porsi pembiayaan iklim yang sangat rendah. Program ini diharapkan membuka keran investasi lebih luas, khususnya bagi petani kecil, perempuan, dan generasi muda,” ujarnya.
Taruhan Besar Ketahanan Pangan
Di balik angka-angka ambisius tersebut, tersimpan satu pertaruhan besar: masa depan ketahanan pangan Indonesia.
Jika program ini berhasil, bukan hanya petani yang terselamatkan dari krisis iklim, tetapi juga stabilitas pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim global yang kian tak terduga.
Namun jika gagal, petani kecil akan tetap menjadi kelompok pertama yang tumbang—dan krisis pangan bisa menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. (TR Network)
Komentar