SEOUL – Pemerintah Indonesia semakin serius mendorong pengembangan ekonomi berbasis hutan.
Dalam pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Direktur Eksekutif Asia Forest Cooperation Organization (AFoCO), Park Chongho, pada 1 April 2026, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama strategis, terutama dalam pengembangan proyek karbon berskala luas.
Pertemuan ini merupakan bagian dari diplomasi hijau dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan. Fokusnya jelas: memperkuat posisi Indonesia dalam peta global sebagai salah satu pemain utama dalam pengelolaan hutan tropis dan perdagangan karbon.
AFoCO memberikan apresiasi atas kontribusi aktif Indonesia sejak bergabung pada 2019. Organisasi ini menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan proyek karbon, mencakup kawasan Perhutanan Sosial, taman nasional, hingga area konsesi yang membutuhkan dukungan dalam penyusunan proyek dan sertifikasi karbon.
Direktur Eksekutif AFoCO menegaskan bahwa peluang kerja sama ke depan sangat terbuka, termasuk melalui skema blended finance untuk mendukung rehabilitasi lahan terdegradasi.
Skema ini memungkinkan kegiatan penanaman kembali hutan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi melalui kredit karbon.
Selain itu, AFoCO kini telah terakreditasi sebagai entitas pada Green Climate Fund. Status tersebut membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk mengakses pendanaan internasional dalam mendukung proyek kehutanan berkelanjutan.
Dukungan tambahan juga datang dari Rabobank untuk pengembangan proyek agroforestry carbon di kawasan Asia Pasifik, yang berpotensi direplikasi di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam pengembangan kerja sama regional, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas di Asia.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong penguatan kerja sama kelembagaan, termasuk rencana penempatan perwakilan tetap Kementerian Kehutanan di kantor pusat AFoCO guna meningkatkan efektivitas koordinasi.
Di dalam negeri, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan Hutan Adat seluas 1,4 juta hektare serta memperkuat program Perhutanan Sosial.
Dukungan AFoCO diharapkan mampu membantu masyarakat, terutama dalam mengatasi kendala akses pendanaan awal dan kebutuhan pendampingan teknis.
Kerja sama ini menegaskan arah baru kebijakan kehutanan Indonesia: tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga mengoptimalkan potensi ekonomi hutan secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. (TR Network)
Komentar