JAKARTA — Indonesia kian memasuki fase berbahaya perubahan iklim.
Sepanjang Januari hingga April 2026, cuaca ekstrem tercatat semakin sering dan sporadis, memicu rangkaian banjir, tanah longsor, hingga ancaman siklon tropis di berbagai wilayah. Dampaknya tak hanya merusak infrastruktur dan melumpuhkan transportasi, tetapi juga menelan korban jiwa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di sejumlah daerah rawan, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Pantai Utara Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur.
Di tengah situasi tersebut, pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan bahwa Indonesia kini benar-benar memasuki era cuaca mematikan.
Guru Besar Departemen Teknik Geologi UGM, Prof. Dr.Eng. Ir. Wahyu Wilopo, S.T., M.Eng., IPM., menegaskan bahwa meningkatnya bencana hidrometeorologi tidak bisa dilepaskan dari pergeseran iklim global yang memicu anomali cuaca ekstrem, termasuk kemunculan siklon tropis di wilayah khatulistiwa.
“Secara teori dulu wilayah khatulistiwa sulit terbentuk siklon. Tapi itu teori lama. Perubahan iklim global membuat fenomena ini semakin sering terjadi,” ujar Wahyu, Kamis (5/2/2026).
Ia mencontohkan Siklon Cempaka dan Siklon Seroja yang terbentuk di selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Kedua peristiwa tersebut memicu hujan ekstrem yang datang tiba-tiba, berlangsung lama, dan sulit diprediksi—kombinasi berbahaya yang memperbesar risiko banjir dan longsor.
Hujan Ekstrem, DAS, dan Risiko Berantai
Menurut Wahyu, curah hujan ekstrem hanyalah pemicu awal. Topografi wilayah dan bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi faktor penentu besar kecilnya dampak bencana.
“DAS yang berbentuk bulat lebih rentan banjir karena aliran air dari anak sungai bertemu di satu titik secara bersamaan. Sementara DAS memanjang masih memberi jeda aliran, sehingga risikonya relatif lebih kecil,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa banjir di Indonesia umumnya terjadi dalam tiga mekanisme utama: banjir kiriman dari wilayah hulu, banjir lokal akibat hujan setempat yang diperparah buruknya drainase, serta banjir rob akibat pasang air laut. Ancaman paling fatal muncul ketika ketiganya terjadi secara bersamaan.
“Yang paling parah itu kalau terjadi paket komplit: banjir kiriman, hujan lokal deras, dan air laut pasang. Apalagi jika elevasi wilayah sudah di bawah muka air laut, air tidak bisa mengalir keluar,” tegasnya.
Banjir dan Longsor Saling Memicu
Wahyu menekankan bahwa banjir dan longsor memiliki hubungan sebab-akibat yang erat. Longsor di wilayah hulu sungai dapat membentuk bendungan alami dari material tanah dan batuan rapuh.
Ketika tekanan air meningkat, bendungan ini berpotensi jebol dan memicu banjir bandang.
Sebaliknya, arus banjir yang deras juga dapat menggerus tebing sungai dan memicu longsor di bantaran, bahkan merobohkan rumah serta bangunan warga.
“Kita lihat kasus di Aceh dan Sumatera Barat. Bangunan di pinggir sungai roboh karena tebingnya tergerus aliran banjir,” ujarnya.
Mitigasi Tak Cukup Beton dan Beton
Menghadapi era cuaca ekstrem, Wahyu menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Penguatan lereng, pembangunan waduk, dan perbaikan drainase memang penting, tetapi harus dibarengi mitigasi nonfisik yang kuat.
Mitigasi nonfisik mencakup penataan ruang yang disiplin, pembatasan pembangunan di zona rawan bencana, penerapan standar bangunan aman, serta peningkatan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem peringatan dini dan pelatihan kebencanaan.
“Keselamatan harus menjadi dasar utama pembangunan. Infrastruktur penting, tapi tanpa aturan tegas dan masyarakat yang sadar risiko, korban jiwa akan terus berulang,” katanya.
Peran Pemerintah Daerah dan BPBD Jadi Penentu
Wahyu menilai pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang peran krusial dalam mencegah jatuhnya korban jiwa.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan risiko bencana berbasis ilmiah dan penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat.
“Peringatan dini tidak boleh bersifat umum. Harus spesifik wilayah dan potensi bahayanya. Masyarakat harus tahu apakah tempat tinggalnya aman atau tidak,” tegasnya.
Selain itu, pelatihan dan simulasi kebencanaan secara rutin dinilai mutlak diperlukan agar masyarakat tidak panik dan memahami langkah penyelamatan saat tanda-tanda bencana muncul.
“Kesiapsiagaan tidak cukup sekali sosialisasi. Harus ada pelatihan dan evaluasi berkala. Keselamatan itu tanggung jawab bersama—pemerintah dan masyarakat,” pungkas Wahyu. (TR Network)
Komentar