JAKARTA — Rentetan banjir yang melanda berbagai wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir menjadi sinyal kuat bahwa negara ini tengah menghadapi darurat iklim.
Dari Bali hingga Jawa Barat, bencana hidrometeorologi terjadi beruntun dengan dampak yang semakin meluas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir terjadi di sejumlah daerah dengan jumlah korban terdampak yang signifikan.
Di Kabupaten Jembrana, Bali, lima desa terendam banjir dan berdampak pada 64 keluarga.
Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, luapan Sungai Mapaga merendam tujuh desa dengan 525 keluarga terdampak.
Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, banjir melanda 11 desa dengan total 1.926 jiwa terdampak, disertai kerusakan rumah dan fasilitas umum.
Tak hanya banjir, angin kencang di Rejang Lebong, Bengkulu, turut memperparah situasi dengan merusak puluhan rumah warga.
Krisis Iklim Perparah Bencana
Fenomena banjir yang terjadi hampir serentak ini semakin menguatkan indikasi dampak krisis iklim. Curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi pemicu utama meluapnya sungai di berbagai daerah.
Perubahan iklim menyebabkan pola hujan menjadi tidak menentu dan cenderung lebih intens. Ditambah dengan kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan, air hujan tidak lagi terserap optimal, melainkan langsung menjadi limpasan yang memicu banjir.
Banjir Demak Terus Berulang, Puan Minta Risiko Lama Harus Segera Diatasi
Bencana banjir yang berulang juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah—menjadi contoh nyata kegagalan penanganan risiko jangka panjang di tengah krisis iklim.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti banjir besar yang kali ini bahkan menelan korban jiwa, yakni seorang anak berusia 8 tahun yang hanyut akibat derasnya arus.
“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi dan menjadi catatan kita bersama. Ini menjadi keprihatinan karena kali ini menyebabkan korban jiwa,” ujar Puan, Senin (6/4/2026).
Banjir dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Tuntang di beberapa titik, dengan panjang kerusakan mencapai puluhan meter. Air kemudian merendam permukiman, fasilitas umum, hingga lahan pertanian di sedikitnya delapan desa dan empat kecamatan.
Data BPBD mencatat 2.839 warga mengungsi, sementara banyak rumah mengalami kerusakan parah—bahkan sebagian hanyut dan tidak lagi layak huni.
Puan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penanganan darurat bagi warga terdampak, termasuk layanan kesehatan di pengungsian.
Di sisi lain, warga terpaksa melakukan penanganan darurat secara mandiri, seperti menambal tanggul secara manual sambil membersihkan sisa lumpur yang masih menggenangi permukiman.
Alarm Keras: Bencana Berulang Jadi “Normal Baru”
Kasus Demak mempertegas bahwa banjir di Indonesia bukan lagi sekadar bencana alam biasa, melainkan krisis berulang yang tidak tertangani secara tuntas.
Dalam konteks perubahan iklim, kejadian ini menjadi kombinasi berbahaya antara cuaca ekstrem dan lemahnya mitigasi.
Jika tidak ada langkah sistemik—mulai dari perbaikan tata ruang, penguatan infrastruktur, hingga adaptasi iklim—maka banjir seperti ini akan terus berulang dan semakin mematikan.
Darurat iklim kini bukan ancaman masa depan. Ia sudah hadir, dan korban terus berjatuhan. (TR Network)
Komentar