JAKARTA — Saat krisis iklim kian menekan dunia dengan gelombang panas, banjir ekstrem, dan kenaikan muka laut, Indonesia sesungguhnya sedang berada di posisi unik: duduk di atas harta karbon biru laut yang dicari banyak negara.
Mangrove, padang lamun, dan ekosistem pesisir nusantara kini tak lagi dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan aset strategis iklim dan ekonomi yang mulai diperhitungkan di panggung global.
Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, laut Indonesia menyimpan potensi karbon biru yang sangat besar. Ekosistem ini mampu menyerap dan menyimpan karbon jauh lebih efektif dibandingkan hutan daratan, sekaligus menopang ekonomi pesisir, ketahanan pangan laut, dan perlindungan wilayah pantai.
Laut Indonesia Masuk Radar Solusi Iklim Dunia
Peran strategis laut Indonesia menguat seiring meningkatnya perhatian global terhadap solusi berbasis alam (nature-based solutions). Dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Januari 2026, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menempatkan laut sebagai bagian dari solusi krisis iklim dunia.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui rencana penyelenggaraan Ocean Impact Summit (OIS) pada 8–9 Juni 2026 di Bali. Forum ini menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa karbon biru laut bukan wacana, melainkan instrumen nyata mitigasi iklim global.
Karbon Biru: Dari Pesisir ke Kepentingan Nasional
Ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau di wilayah pesisir Indonesia terbukti berperan besar dalam: menyerap emisi karbon, melindungi garis pantai dari abrasi dan badai, menjaga keanekaragaman hayati laut, serta menopang kesejahteraan masyarakat pesisir.
Potensi ini menjadikan karbon biru laut Indonesia sebagai modal ekologis sekaligus modal ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mekanisme pasar karbon yang kredibel dan transparan.
Indonesia Timur, Harta Karbon Biru yang Belum Optimal
Wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan sekitarnya, disebut sebagai salah satu kawasan dengan potensi karbon biru terbesar di dunia. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan data ilmiah terapan, fragmentasi kebijakan lintas sektor, hingga belum optimalnya integrasi dengan pasar karbon internasional.
Kondisi ini mendorong perlunya tata kelola karbon biru yang lebih kuat, berbasis sains, dan berpihak pada masyarakat pesisir.
Regulasi dan Langkah Negara
Pemerintah menegaskan arah tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini memberi mandat strategis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengelola karbon biru sektor kelautan dan perikanan.
KKP kemudian menyiapkan revisi regulasi teknis, pedoman penentuan lokasi karbon biru, serta proyek percontohan restorasi ekosistem pesisir—dimulai dari Jawa Tengah dan berpotensi dikembangkan luas di Indonesia Timur.
Mangrove dan Lamun Jadi Fondasi Ilmiah
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, KKP memetakan kawasan mangrove di Areal Penggunaan Lain (APL) serta merilis peta nasional padang lamun seluas sekitar 660 ribu hektare. Data ini menjadi fondasi ilmiah penting dalam kebijakan penurunan emisi karbon dan pengembangan ekonomi biru berbasis laut.
Suara Pakar dan Arah Masa Depan
Pakar kelautan dan perikanan Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa karbon biru merupakan modal strategis menuju Indonesia Emas 2045.
“Jika dikelola berbasis sains dan keberlanjutan, karbon biru tak hanya menekan emisi, tetapi juga menggerakkan ekonomi pesisir dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global,” ujar Rokhmin saat berbicara di forum Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Sementara itu, Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur Nelly Situmorang menekankan pentingnya kolaborasi riset, investasi global, dan penguatan sains.
Ia mendorong perguruan tinggi—termasuk Universitas Pattimura—menjadi pusat kajian karbon biru nasional.
Laut, Karbon Biru, dan Taruhan Masa Depan
Penandatanganan kerja sama antara KKP dan Yayasan Samudera Indonesia Timur menandai penguatan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan karbon biru. Kerja sama ini mencakup kebijakan, pemetaan, penguatan SDM, ekonomi biru berbasis masyarakat, hingga diseminasi pengetahuan kelautan.
Dengan langkah-langkah tersebut, laut Indonesia telah dipandang sebagai harta karbon biru yang menentukan masa depan ekonomi pesisir, ketahanan iklim, dan posisi strategis Indonesia dalam peta solusi iklim global. (TR Network)