JAKARTA – Indonesia memosisikan diri sebagai kekuatan utama dalam agenda karbon biru global.
Dengan menguasai sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia, pemerintah mempercepat integrasi kebijakan kelautan dan iklim untuk mengejar target NDC Kedua sekaligus memperkuat diplomasi menjelang COP31 UNFCCC di Antalya, Turki.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam berbagai forum nasional, termasuk Ocean Climate Dialogue 2026 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Climateworks Centre dan The Conversation Indonesia.
Raksasa Ekosistem Karbon Biru Global
Sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan wilayah laut mencakup hampir tiga perempat total teritorial, Indonesia menjadi rumah bagi ekosistem:
– Mangrove terbesar di dunia
– Padang lamun (seagrass) luas dan produktif
– Rawa payau penyerap karbon alami
Potensi ini memperkuat fondasi ekonomi biru Indonesia yang diperkirakan bernilai hingga USD 1,3 triliun.
Lebih dari itu, karbon biru menjadi instrumen strategis dalam: Mitigasi perubahan iklim, Perlindungan wilayah pesisir, Ketahanan terhadap abrasi dan badai hingga Penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Kunci Penuhi Target NDC Kedua
Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua, Indonesia menargetkan penurunan emisi: 31,89 persen secara mandiri, 43,2 persen dengan dukungan internasional.
Karbon biru diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang signifikan pencapaian target tersebut, terutama melalui restorasi mangrove, perlindungan padang lamun, serta penguatan tata kelola ruang laut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di sektor karbon biru hanya dapat tercapai melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan terintegrasi, dan pembiayaan terkoordinasi.
“Pengembangan karbon biru harus dijalankan berbasis sains, sistem MRV yang kredibel, serta prinsip high integrity agar manfaat iklim, sosial, dan ekonomi berjalan seimbang,” ujarnya Sabtu, 14 Februari 2026.
Tantangan Implementasi: Data dan Pembiayaan
Meski potensinya besar, sejumlah tantangan masih membayangi pengembangan karbon biru nasional, antara lain: Kesenjangan antara data ilmiah dan kesiapan proyek di lapangan, Koordinasi lintas sektor yang belum optimal, Standarisasi metodologi dan baseline karbon dan Desain proyek yang sesuai dengan instrumen pembiayaan.
Dalam Workshop on High-Integrity Blue Carbon di Jakarta, KKP menghadirkan mitra internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime dan GRID-Arendal untuk membahas safeguards, uji tuntas proyek, integritas data, dan standar global pasar karbon.
Penguatan kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional menjadi bagian penting untuk memastikan kredibilitas Indonesia di pasar karbon global.
Menuju COP31: Diplomasi Laut Berbasis Sains
Menjelang COP31, Indonesia memanfaatkan momentum NDC Kedua untuk mengintegrasikan isu kelautan ke dalam diplomasi iklim internasional.
Karbon biru diposisikan bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang berdampak nyata bagi mitigasi dan adaptasi iklim.
Dengan pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Karbon Biru lintas Eselon I di lingkungan KKP, pemerintah memperkuat: Standardisasi metodologi, Penyusunan target dan baseline, Sistem MRV terintegrasi dan Pelaporan karbon sektor kelautan.
Langkah ini mempertegas bahwa Indonesia tidak hanya memiliki 17 persen karbon biru dunia, tetapi juga berambisi menjadi pemimpin global dalam tata kelola karbon biru yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan kekuatan ekosistem laut yang luar biasa, Indonesia kini menggenggam peluang besar: menjadikan karbon biru sebagai motor utama transisi iklim nasional sekaligus senjata diplomasi di panggung global. (TR Network)