BOGOR — Peran Indonesia dalam diplomasi iklim kawasan kian tak terbantahkan.
Melalui IPB University, Indonesia kini jadi arsitek utama penyusunan metodologi karbon biru lintas negara di Asia Timur—sebuah langkah yang berpotensi menentukan arah kebijakan iklim berbasis pesisir di kawasan.
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University dipercaya menjadi koordinator 25 Learning Centres dalam forum strategis PNLC Regional Workshop hingga 5th PNLC General Assembly yang digelar di Filipina, 24–27 Maret 2026. Forum ini diikuti lebih dari 45 peserta dari 10 negara, mulai dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, hingga China dan Timor Leste.
Perebutan Kendali Kebijakan Karbon Biru
Workshop ini mengusung agenda utama: menyatukan standar regional karbon biru—yang selama ini tercerai antara riset, kebijakan, dan implementasi.
Karbon biru (blue carbon) sendiri merujuk pada kemampuan ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan rawa asin dalam menyerap dan menyimpan karbon.
Dalam konteks krisis iklim, ekosistem ini menjadi potensi yang nilainya kini diperebutkan dalam skema pembiayaan global, termasuk perdagangan karbon.
PKSPL IPB, melalui perannya sebagai sekretariat PNLC, berada di garis depan untuk: Menyusun metodologi standar regional, Menjembatani sains dengan kebijakan hingga Mengintegrasikan skema pembiayaan seperti carbon trading.
Indonesia Naik Kelas
Kepala PKSPL IPB, Yonvitner, menegaskan bahwa keterlibatan aktif ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu leading force dalam pengelolaan pesisir di Asia.
Dengan luas mangrove terbesar di dunia, Indonesia memiliki “modal ekologis” yang sangat besar dalam ekonomi karbon global. Namun selama ini, nilai tersebut kerap belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik.
Kini, melalui forum ini, Indonesia mulai: Mengatur standar permainan, Mengunci posisi dalam kebijakan regional dan Mendorong proyek konkret berbasis karbon biru.
Standar, Data, dan Uang Karbon
Diskusi forum menyoroti satu hal krusial: tanpa metodologi yang seragam, karbon biru sulit masuk ke pasar global secara kredibel.
Karena itu, fokus diarahkan pada: Standarisasi berbasis ilmiah, Integrasi dengan kebijakan nasional (termasuk target NDC), Sistem data berkelanjutan hingga Skema pembiayaan berbasis karbon.
Peneliti PKSPL, Akhmad Solihin, menekankan pentingnya memasukkan valuasi jasa ekosistem ke dalam kebijakan publik—agar karbon biru tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi instrumen ekonomi nyata.
Siapa Untung?
Hasil General Assembly menghasilkan agenda konkret:
– Pelatihan dan pembentukan technical working group
– Riset kolaboratif lintas negara
– Harmonisasi metodologi regional
– Proyek percontohan karbon biru
Namun pertanyaan besarnya tetap: apakah ini akan benar-benar menguntungkan masyarakat pesisir, atau justru memperkuat dominasi pasar karbon global?
Yang jelas, dengan memimpin perumusan metodologi, Indonesia kini tidak lagi sekadar mengikuti arus—tetapi mulai menentukan arah permainan karbon biru di Asia. (TR Network)
Komentar