JAKARTA – Indonesia menyimpan harta karun iklim bernilai puluhan triliun rupiah setiap tahun di wilayah pesisirnya.
Potensi ekonomi dari karbon biru—karbon yang diserap oleh ekosistem laut dan pesisir—diperkirakan bisa mencapai Rp16 triliun hingga Rp33 triliun per tahun.
Nilai tersebut berasal dari kemampuan ekosistem pesisir Indonesia, terutama mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut, dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) dalam jumlah besar dan menyimpannya dalam jangka waktu panjang.
Kepala Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asep Hidayat, menjelaskan bahwa konservasi dan restorasi mangrove saja mampu menyerap sekitar satu juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.
Dengan harga karbon global yang berkisar USD5–USD20 per ton, potensi nilai ekonominya dapat mencapai USD1–USD2 miliar atau sekitar Rp16–Rp33 triliun setiap tahun.
“Ini potensi yang bisa kita optimalkan dan manfaatkan ke depan sebagai sumber bisnis baru berbasis ekologi,” ujar Asep dalam webinar Beyond Basic Science, Kamis (12/3/2026).
Indonesia Penguasa Karbon Biru Dunia
Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta karbon biru global. Negara kepulauan ini tercatat memiliki:
– Hutan mangrove terbesar di dunia, lebih dari 20 persen dari total mangrove global
– Padang lamun terluas di kawasan Indo-Pasifik, sekitar 600.000 hektar
Berbagai penelitian menunjukkan ekosistem pesisir Indonesia menyimpan sekitar 17 persen dari total cadangan karbon biru dunia.
Secara teknis, kapasitas penyimpanan karbonnya juga sangat besar:
– Mangrove: sekitar 800–1.200 ton CO₂ per hektar
– Padang lamun: sekitar 100–600 ton CO₂ per hektar
Cadangan karbon raksasa ini membuat Indonesia menjadi salah satu kunci mitigasi perubahan iklim global sekaligus pemain potensial dalam perdagangan karbon internasional.
Potensi Besar, Tantangan Tak Kecil
Meski menjanjikan keuntungan ekonomi dan manfaat iklim, pengembangan karbon biru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius.
1. Standar Pengukuran Karbon Masih Rumit
Penghitungan stok karbon di ekosistem pesisir tidak mudah. Prosesnya melibatkan pengukuran karbon dalam sedimen, biomassa, serta dinamika ekosistem laut yang kompleks.
Menurut Asep, riset lebih lanjut diperlukan untuk menentukan baseline karbon dan nilai tambahan karbon (carbon additionality) yang dapat diperdagangkan.
2. Risiko Kebocoran Karbon
Dalam mekanisme pasar karbon, ada risiko leakage, yaitu pengurangan emisi di satu wilayah justru menyebabkan peningkatan emisi di wilayah lain.
3. Tata Kelola Wilayah Pesisir
Tantangan lain adalah kejelasan hak pengelolaan wilayah pesisir, integrasi kebijakan lintas sektor, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Keterlibatan Masyarakat Lokal
Keberhasilan konservasi karbon biru juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat pesisir yang selama ini hidup dari ekosistem tersebut.
5. Sistem Monitoring yang Mahal
Proses Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) untuk kredit karbon berbasis ekosistem membutuhkan biaya dan teknologi yang tidak sedikit.
Laut Indonesia: Penyimpan Karbon Sekaligus Mesin Ekonomi Baru
Jika tantangan metodologi dan tata kelola dapat diselesaikan, karbon biru berpotensi menjadi sumber ekonomi baru berbasis ekologi bagi Indonesia.
Selain membantu menekan emisi global, pengelolaan karbon biru juga bisa mendorong: restorasi mangrove, perlindungan padang lamun, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pendanaan konservasi berbasis pasar karbon.
Dengan kata lain, laut Indonesia bukan hanya benteng pertahanan iklim dunia, tetapi juga mesin ekonomi biru masa depan. (TR Network)
Komentar