JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan M 7,6 yang mengguncang Maluku Utara baru-baru ini kembali menegaskan satu hal krusial: Indonesia masih berada dalam bayang-bayang ancaman tsunami yang bisa datang lebih cepat daripada sistem deteksi mampu merespons.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) menyebut gempa tersebut dipicu oleh sesar naik—jenis patahan yang dikenal memiliki potensi besar memicu tsunami.
“Sesuai rilis resmi BMKG sebagai otoritas peringatan dini tsunami di Indonesia, gempa di Maluku Utara merupakan gempa akibat sesar naik dengan kekuatan sekitar 7,6 magnitudo dan berpotensi men-trigger tsunami,” ujar Peneliti PRKG BRIN, Semeidi Husrin, Senin (6/4/2026).
Meski tsunami yang terdeteksi di beberapa titik relatif kecil—sebagian besar di bawah satu meter—sejarah mencatat ancaman yang jauh lebih besar.
Pada abad ke-19, wilayah yang sama pernah dilanda tsunami hingga setinggi 15 meter.
“Catatan sejarah menunjukkan di titik yang sama pernah terjadi tsunami besar, bahkan mencapai 15 meter,” jelasnya.
PUMMA: Upaya Mengejar Ketertinggalan Deteksi
Untuk menutup celah dalam sistem peringatan dini, BRIN mengembangkan PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut)—alat yang dirancang membaca langsung perubahan muka air laut secara real time.
PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut). Dok BRIN
Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan pemodelan gempa, PUMMA memungkinkan deteksi tsunami secara langsung saat gelombang mulai terbentuk.
“Kalau sistem biasa, gempanya dicatat lalu tsunaminya dimodelkan. PUMMA langsung mencatat tsunaminya secara real time,” kata Semeidi.
Teknologi ini dinilai cocok untuk kondisi geografis Indonesia, terutama kawasan timur yang dipenuhi pulau-pulau kecil.
Dalam kasus Maluku Utara, alat ini dapat dipasang di pulau terdekat dari episenter seperti Pulau Maju dan Pulau Batang Dua untuk mempercepat deteksi.
Saat ini, PUMMA telah beroperasi selama lebih dari enam tahun di Selat Sunda, tepatnya di Pulau Rakata, kawasan Gunung Api Anak Krakatau, sebagai satu-satunya sistem monitoring volcano-tsunami di Indonesia.
Tsunami Non-Gempa: Ancaman yang Sulit Dideteksi
Ancaman terbesar justru datang dari tsunami yang tidak dipicu gempa bumi. Peristiwa Palu 2018 dan Selat Sunda 2018 menjadi bukti bahwa sistem deteksi berbasis gempa memiliki keterbatasan serius.
“Tsunami tidak hanya diakibatkan oleh gempa bumi, tetapi juga aktivitas gunung api atau longsor bawah laut. Ini tidak bisa dideteksi oleh sensor gempa,” tegas Semeidi.
Keterbatasan ini membuat sistem peringatan dini yang ada tidak selalu mampu memberikan sinyal bahaya tepat waktu, terutama untuk tsunami non-gempa yang datang tiba-tiba.
Waktu Emas yang Terlalu Singkat
Masalah tidak berhenti pada deteksi. Tantangan berikutnya adalah penyampaian informasi ke masyarakat di wilayah terdampak.
Meski BMKG dapat mengirimkan peringatan dalam waktu sekitar lima menit, sistem peringatan di tingkat lokal—seperti sirine—belum tentu dapat berfungsi optimal dalam waktu yang sama.
Padahal, karakter tsunami di Indonesia didominasi oleh tsunami jarak dekat, di mana gelombang dapat mencapai pesisir dalam waktu kurang dari 30 menit.
“Golden time evakuasi kita sangat sempit, bahkan bisa kurang dari 30 menit. Ini tantangan terbesar ke depan,” ungkap Semeidi.
Perlu Lompatan Sistemik
BRIN menekankan bahwa menghadapi ancaman tsunami tidak cukup hanya dengan penguatan alat deteksi.
Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh, mulai dari: Penguatan sistem multisensor seperti PUMMA, Penataan ruang kawasan pesisir, Pemanfaatan vegetasi pelindung seperti mangrove dan cemara laut hingga Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Tanpa percepatan di semua lini, Indonesia akan terus berpacu dengan waktu—di mana gelombang tsunami bisa tiba lebih cepat daripada sistem peringatan mampu menyelamatkan nyawa. (TR Network)
Komentar