JAKARTA – Perempuan bukan hanya terdampak perubahan iklim—mereka adalah pemimpin perubahan.
Forum Nasional “Lokal Bertindak, Nasional Berdampak: Kolaborasi untuk Kepemimpinan Perempuan dalam Transisi Energi dan Keadilan Iklim” menegaskan hal ini.
Diselenggarakan oleh UN Women, Women’s Research Institute (WRI), dan mitra konsorsium, di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2025, forum ini mempertemukan perempuan pemimpin aksi iklim dari komunitas dengan pemerintah, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen terhadap aksi iklim yang berkelanjutan.
Forum ini menyoroti kontribusi perempuan dalam meningkatkan resiliensi komunitas, sekaligus menjadi platform multipihak untuk berdiskusi, berbagi praktik baik, dan memperkuat suara perempuan dalam transisi energi berkelanjutan serta perlindungan lingkungan.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, yang membuka forum, menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan:
“Kepemimpinan perempuan menjadi kunci, tidak hanya dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga dalam implementasinya. Kolaborasi diperlukan untuk mendorong program penguatan kapasitas perempuan dalam energi terbarukan dan diplomasi perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun komunitas.”
Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmen iklim melalui kebijakan yang mendorong aksi inklusif, seperti Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI).
Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap risiko perubahan iklim. Data BNPB mencatat 3.233 bencana di seluruh Indonesia sepanjang 2025, dengan banjir (1.652 kejadian) dan cuaca ekstrem (714 kejadian) sebagai yang paling sering terjadi.
Dampak ini berbeda bagi perempuan dan anak perempuan.
Menurut UN Women dan UN DESA, skenario terburuk krisis iklim dapat mendorong 158,3 juta perempuan dan anak perempuan ke kemiskinan ekstrem. Kelangkaan air, kekeringan, dan meningkatnya jarak tempuh untuk kebutuhan dasar menjadi realitas sehari-hari bagi perempuan di banyak negara.
Forum menghadirkan perwakilan komunitas dari NTB, NTT, dan Aceh, yang telah mengimplementasikan solusi iklim berbasis pengetahuan lokal, pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi sosial.
“Kami menanam sayur dan pohon lokal, menjaga mata air tetap terjaga agar debit air tidak berkurang,” ujar Imakulata F. Jedia, dari Kelompok Tani Mandiri NTT, berbagi praktik aksi iklim perempuan di desanya.
Forum ini bagian dari proyek regional “EmPower: Women for Climate-Resilient Societies Phase 2”, yang dijalankan UN Women bersama UNEP dan didukung pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss.
Di Indonesia, UN Women bermitra dengan Konsorsium WRI (Gema Alam, Yayasan Komodo Indonesia Lestari, dan Aceh Climate Change Initiative), fokus pada penguatan aksi iklim responsif gender, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan mata pencaharian tangguh iklim.
“Perempuan adalah aktor kunci perubahan,” tegas Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia.
“Solusi iklim yang transformatif hanya bisa tercapai jika perempuan diberdayakan sebagai pemimpin komunitas, pengelola pengetahuan, dan hadir di meja pengambilan keputusan.”
Sita Aripurnami, Executive Director WRI, menambahkan:
“Krisis iklim tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi atau sektor saja. Diperlukan kolaborasi strategis lintas masyarakat sipil, akademisi, sektor privat, pemerintah, dan organisasi internasional untuk membangun ekosistem dukungan bagi kepemimpinan perempuan.”
Forum diakhiri dengan penyusunan agenda kolaborasi jangka panjang dan deklarasi komitmen berkelanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia.
Penyelenggaraan Forum Nasional ini menegaskan komitmen UN Women, WRI, dan mitra untuk mendorong aksi iklim inklusif dan transisi energi yang adil, sejalan dengan prioritas nasional Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim responsif gender. (TR Network)
Komentar