NEW YORK – Isu dekolonisasi kini tak lagi semata soal politik dan kedaulatan.
Sekretaris Jenderal António Guterres menegaskan bahwa krisis iklim menjadi ancaman paling nyata bagi 17 Wilayah Non-Self-Governing yang masih tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebagian besar wilayah tersebut merupakan pulau kecil di Karibia dan Pasifik, termasuk Tokelau — wilayah dengan populasi kurang dari 2.000 jiwa yang kini berada di garis depan dampak perubahan iklim global.
Pulau-Pulau Kecil di Garis Depan Krisis Iklim
Banyak wilayah tersisa menghadapi tekanan berlapis akibat:
– Kenaikan permukaan laut
– Abrasi dan hilangnya garis pantai
– Badai tropis yang makin intens
– Kerusakan rumah dan infrastruktur vital
– Ancaman terhadap perikanan dan pariwisata
Kondisi ini tidak lagi dipandang sebagai risiko jangka panjang. Di beberapa pulau kecil, gelombang pasang kini sudah merendam permukiman dan merusak sumber air bersih.
Infrastruktur publik yang terbatas semakin tertekan, sementara kapasitas fiskal wilayah tersebut sangat minim untuk membiayai adaptasi iklim.
Guterres menekankan bahwa mayoritas wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri adalah pulau kecil yang rentan.
Karena itu, ketahanan dan adaptasi iklim harus menjadi inti pembahasan Komite Khusus Dekolonisasi (C-24).
Dekolonisasi di Era Krisis Iklim
Dalam konteks global saat ini, dekolonisasi tidak bisa dilepaskan dari isu keadilan iklim.
Banyak wilayah kecil tersebut tidak berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dunia, tetapi justru menanggung dampak paling berat. Ketimpangan ini memperdalam persoalan struktural yang telah diwariskan sejak era kolonial.
Krisis iklim memperumit proses penentuan nasib sendiri. Bagaimana sebuah wilayah dapat merencanakan masa depan politik dan ekonominya jika keberadaan fisiknya terancam?
Seruan Aksi Iklim Mendesak
Sekjen PBB menyerukan agar komunitas internasional:
– Memperkuat pendanaan adaptasi bagi pulau-pulau kecil.
– Meningkatkan dukungan teknologi ketahanan pesisir.
– Memastikan suara wilayah rentan didengar dalam forum global.
Tanpa aksi cepat, beberapa wilayah berisiko kehilangan lebih dari sekadar kedaulatan — mereka bisa kehilangan daratan tempat mereka berpijak.
Enam dekade setelah gelombang dekolonisasi dunia dimulai, tantangan terbesar bagi 17 wilayah tersisa mungkin bukan lagi status politik, melainkan bertahan dari krisis iklim yang kian ekstrem. (TR Network)