JAKARTA – Tragedi longsor di kawasan industri tambang raksasa PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memicu alarm keras dari parlemen.
DPR menilai peristiwa yang menelan korban jiwa itu tidak hanya dipandang sebagai bencana alam, melainkan bukti lemahnya tata kelola lingkungan di kawasan industri nikel.
Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lingkungan pertambangan.
Ia menegaskan, tragedi di IMIP tidak boleh dipandang sebagai musibah biasa tanpa investigasi mendalam.
“Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam. Perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut,” tegasnya di Jakarta, Rabu (3/3/2026).
Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tanah longsor terjadi pada Rabu (18/2) di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Morowali. Peristiwa tersebut menambah daftar panjang insiden serupa di kawasan industri tersebut.
Robert mengingatkan, kejadian ini bukan yang pertama. Pada 22 Maret 2025, tiga pekerja tertimbun longsor di area IMIP, dua di antaranya ditemukan meninggal dunia. Rangkaian tragedi ini, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan sistemik yang belum tertangani.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa fokus utama pemerintah dan pelaku usaha saat ini harus bergeser ke pencegahan, bukan hanya penanganan pascabencana.
Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan intensitas aktivitas tambang tinggi seperti Morowali.
DPR pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap izin lingkungan, sistem reklamasi, hingga pengawasan operasional tambang di kawasan industri nikel. Tanpa pembenahan tata kelola yang serius, tragedi serupa dikhawatirkan akan terus berulang—dan kembali memakan korban.
Isu ini kini menjadi sorotan nasional, sekaligus ujian bagi komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan ambisi hilirisasi industri nikel dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan pekerja. (TR Network)
Komentar