JAKARTA — Di tengah lonjakan pendanaan iklim dan kemajuan teknologi hijau, dunia justru masih tertatih menghadapi krisis iklim. Penelitian terbaru mengungkap penyebab mendasarnya: kegagalan tata kelola membuat aksi iklim global berjalan terfragmentasi dan jauh dari efektif.
Temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Agricultural Ecology and Environment. Studi ini menegaskan bahwa aksi iklim tidak cukup hanya mengandalkan aliran dana besar atau inovasi teknologi. Tanpa integrasi yang kuat antara sistem keuangan, pengembangan teknologi, dan reformasi tata kelola, kebijakan iklim berisiko gagal memberikan dampak nyata dan berkeadilan.
Riset ini disusun oleh Indrajit Mondal, Subrata Gorain, Suman Dutta, Soumyadeep Das, dan Ayushman Malakar melalui tinjauan literatur atas berbagai riset iklim global.
Para peneliti menyoroti ironi krisis iklim: negara berpendapatan rendah dan menengah menjadi pihak paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, meskipun kontribusi emisi mereka relatif kecil.
“Perubahan iklim adalah tantangan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang terpisah-pisah. Investasi keuangan, inovasi teknologi, dan reformasi tata kelola harus berjalan bersamaan untuk menciptakan solusi iklim yang nyata dan berkelanjutan,” tulis para peneliti dalam korespondensi dengan Eurasia Review, Minggu (8/2/2026).
Dana Iklim Naik, Adaptasi Tertinggal
Studi ini memperkenalkan kerangka Keuangan–Teknologi–Tata Kelola yang memetakan hubungan antara instrumen pembiayaan, kebijakan publik, dan penerapan teknologi iklim.
Meski pendanaan iklim global terus meningkat, penelitian ini menemukan ketimpangan serius dalam alokasinya.
Sebagian besar dana masih terserap ke sektor mitigasi, sementara pendanaan adaptasi—yang krusial bagi wilayah rentan—justru tertinggal. Akibatnya, banyak daerah dinilai belum siap menghadapi bencana iklim seperti banjir ekstrem, kekeringan panjang, dan krisis pangan.
Peneliti mencatat hanya sebagian kecil pendanaan iklim global yang benar-benar diarahkan untuk membantu masyarakat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Teknologi Maju, Kebijakan Tertinggal
Dari sisi teknologi, riset ini menegaskan peran penting energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa dalam menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Selain itu, teknologi penangkapan karbon, pertanian cerdas iklim, serta sistem pemantauan bencana berbasis kecerdasan buatan dinilai berpotensi besar memperkuat ketahanan iklim.
Namun, kemajuan teknologi tersebut dinilai tidak akan efektif tanpa dukungan tata kelola yang memadai. Kebijakan yang terfragmentasi, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta distribusi pendanaan yang tidak efisien kerap menghambat penerapan solusi iklim di wilayah yang paling membutuhkan.
Tata Kelola Jadi Penentu
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi kebijakan, penguatan mekanisme pembiayaan campuran antara sektor publik dan swasta, serta perluasan kemitraan internasional. Instrumen seperti obligasi hijau, pinjaman konsesional, dan asuransi iklim dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong investasi berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
Studi ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan pengetahuan masyarakat adat dalam perancangan solusi iklim.
Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih adaptif dalam mendorong pertanian berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Para peneliti mengingatkan target global seperti emisi nol bersih pada pertengahan abad berisiko sulit tercapai tanpa koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Tanpa integrasi antara pembiayaan, teknologi, dan tata kelola, kebijakan iklim berpotensi terus terfragmentasi dan gagal menjawab skala krisis.
“Karya kami menyediakan peta jalan bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan organisasi iklim untuk merancang strategi iklim yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan,” tulis para peneliti. (TR Network)
Komentar