JAKARTA – Proses pemulihan pascabencana di Indonesia ternyata jauh lebih rumit dari sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap adanya “jurang tersembunyi” antara sistem formal yang dirancang pemerintah dengan realitas di lapangan.
Temuan ini mencuat dalam diseminasi hasil kaji cepat banjir dan longsor di Sumatera Barat dan Aceh—kolaborasi BRIN bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia, Selasa (31/3/2026).
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menegaskan bahwa pemulihan kerap gagal menyentuh kebutuhan riil masyarakat terdampak.
“Pemulihan harus memastikan setiap kelompok terdampak benar-benar terjangkau, baik dari sisi bantuan maupun prosesnya,” ujarnya.
Menurutnya, bencana yang terjadi sepanjang 2025 memperlihatkan satu fakta keras: risiko bencana kini telah menjadi “normal baru” yang melampaui kemampuan adaptasi konvensional.
Dampaknya pun tidak berhenti pada kerusakan fisik.
“Bencana juga menghancurkan sistem penghidupan masyarakat. Karena itu, evaluasi tidak bisa hanya berbasis kerusakan fisik, tapi juga fungsi sosial-ekonomi yang hilang,” jelas Ali.
Masalah Utama: Literasi, Koordinasi, dan Data
Peneliti BRIN, Syarifah Dalimunthe, menyoroti rendahnya literasi kebencanaan sebagai faktor krusial yang sering diabaikan.
Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat masih mengandalkan pengalaman lama yang tidak lagi relevan dengan karakter bencana saat ini.
“Literasi menentukan apakah peringatan dini benar-benar berubah menjadi tindakan penyelamatan,” tegasnya.
Minimnya integrasi sistem peringatan dini juga membuat masyarakat kerap bergantung pada informasi informal yang belum tentu akurat.
Sementara itu, peneliti BRIN lainnya, Handoyo, mengungkap realitas di lapangan yang sering luput dari perhatian: respons awal justru digerakkan oleh aktor lokal, bukan sistem formal.
“Koordinasi biasanya bergerak dari relasi sosial ke sistem administratif, dan transisi ini sering tidak mulus,” ujarnya.
Ia juga menekankan peran krusial data dalam menentukan arah pemulihan.
“Data menentukan siapa yang masuk dalam sistem—dan siapa yang terlewat,” katanya.
Saatnya Ubah Cara Negara Pulih dari Bencana
BRIN menegaskan bahwa pendekatan Build Back Better tidak boleh berhenti sebagai jargon. Transformasi nyata harus mencakup:
– Penguatan pemulihan penghidupan masyarakat
– Integrasi aktor lokal dalam tata kelola
– Reformasi sistem data yang inklusif dan adaptif
Lebih dari itu, pemulihan harus dipandang sebagai upaya membangun ulang sistem—bukan sekadar wilayah.
“Pemulihan bukan hanya membangun kembali, tetapi memperbaiki cara negara, komunitas, dan seluruh aktor terhubung dalam satu sistem yang tangguh,” tutup Ali.
Temuan ini menjadi peringatan keras: tanpa pembenahan menyeluruh, pemulihan pascabencana di Indonesia akan terus berulang dalam pola yang sama—lambat, timpang, dan tidak menyentuh akar persoalan. (TR Network)
Komentar