WASHINGTON — Pemerintah Norwegia resmi menaikkan kuota penangkapan paus minke untuk musim 2026, bertambah sekitar 235 ekor dibanding tahun sebelumnya.
Kebijakan ini langsung menuai kecaman dari berbagai lembaga konservasi internasional yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan semangat perlindungan satwa laut global.
Pemerintah Norwegia menyebut kenaikan kuota itu bersifat administratif, yakni untuk mengisi jatah tangkapan yang tidak terpenuhi pada musim sebelumnya.
Pada 2025, sebanyak 10 kapal terlibat dalam perburuan dan 429 paus dibunuh—angka yang jauh di bawah batas tangkapan yang ditetapkan.
Namun bagi kelompok konservasi, alasan administratif tidak menghapus persoalan etika dan ekologis.
Diklaim Berkelanjutan, Dipertanyakan Aktivis
Lembaga konservasi kelautan ORCA menilai narasi yang membingkai perburuan paus sebagai “manajemen kelautan berkelanjutan” merupakan penafsiran keliru terhadap sains dan sentimen publik global.
Menteri Perikanan dan Lautan Norwegia, Marianne Sivertsen Næss, menyatakan peningkatan kuota merupakan bagian dari pengelolaan yang bertanggung jawab dan diregulasi ketat.
Ia menyebut metode perburuan yang digunakan sebagai “ramah kesejahteraan hewan” dan mengklaim praktik tersebut berkontribusi pada keseimbangan ekosistem laut.
Menurutnya, paus mengonsumsi ikan dalam jumlah besar sehingga pengendalian populasi dinilai relevan.
Ia juga mengaitkan konsumsi paus dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDG), dengan mendorong konsumsi boga bahari lokal.
Pernyataan itu memicu kontroversi. Para ilmuwan menekankan paus merupakan satwa berumur panjang dengan struktur sosial kompleks serta peran penting dalam siklus karbon dan kesehatan ekosistem laut.
Moratorium Global dan Posisi Norwegia
Perburuan paus komersial secara internasional berada di bawah moratorium yang ditetapkan International Whaling Commission (IWC). Namun Norwegia tetap menjalankan perburuan berdasarkan kerangka hukum domestiknya sendiri, sambil melaporkan data tangkapan kepada IWC.
Kebijakan ini kerap disandingkan dengan langkah Jepang yang juga mempertahankan industri paus dengan argumen pengelolaan ekosistem.
Mayoritas negara di dunia memilih menghentikan perburuan paus komersial dan beralih pada pendekatan konservasi serta wisata bahari.
Metode “Manusiawi” yang Diperdebatkan
Pemerintah Norwegia menyebut penggunaan harpun bergranat sebagai metode paling efektif untuk memastikan kematian cepat.
Data dari North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) menunjukkan sekitar 82 persen paus mati secara cepat.
Namun sisanya tidak selalu instan. Rata-rata kematian bisa berlangsung beberapa menit, bahkan dalam satu kasus tercatat 20–25 menit setelah paus terluka dan ditembak ulang.
Sistem senjata yang digunakan dikenal sebagai “Whale Grenade-99”, yakni harpun dengan granat berisi bahan peledak penthrite (PETN) yang dirancang meledak di dalam tubuh paus.
Kelompok konservasi menilai fakta bahwa sebagian paus dapat tetap sadar dan merasakan nyeri selama beberapa menit bertentangan dengan klaim metode tersebut sebagai “manusiawi”.
Mereka menegaskan penggunaan bahan peledak internal tidak otomatis menjamin kematian instan, sehingga tetap problematis secara etika dan kesejahteraan hewan.
Permintaan Rendah, Kontroversi Tinggi
Dengan 429 paus ditangkap pada 2025—jauh di bawah kuota maksimum—kritikus mempertanyakan urgensi kenaikan batas tangkapan.
Jika perburuan paus benar-benar merupakan sistem pangan lokal yang esensial seperti diklaim pemerintah, permintaan seharusnya mencerminkan klaim tersebut.
Sebaliknya, kelompok konservasi berargumen praktik ini bertahan lebih karena faktor politik dan identitas nasional ketimbang kebutuhan pangan mendesak.
Memasuki musim 2026 dengan salah satu kuota tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, Norwegia kembali berada di bawah sorotan global.
Perdebatan antara klaim keberlanjutan dan tuntutan perlindungan satwa laut dipastikan terus memanas. (Dailymail)