JAKARTA — Masa depan pasar karbon global, termasuk di Indonesia, kini berada di titik kritis.
Di tengah tekanan krisis iklim dan target dekarbonisasi dunia, arah perkembangan pasar karbon justru sangat ditentukan oleh satu faktor kunci: seberapa kuat pemerintah berani turun tangan mengatur dan mendorong pasar tersebut.
Tren pasar karbon diperkirakan akan terus menguat seiring meningkatnya kebutuhan global untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK).
Banyak negara telah menetapkan target dekarbonisasi guna menjaga kenaikan suhu bumi tetap di bawah dua derajat Celsius sesuai komitmen Perjanjian Paris.
Tekanan global juga semakin nyata. Uni Eropa (UE) misalnya telah menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yakni pajak karbon terhadap produk impor yang dinilai menghasilkan emisi tinggi selama proses produksi.
Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa ekonomi global semakin bergerak menuju rezim perdagangan rendah karbon.
Indonesia sendiri tengah mematangkan ekosistem pasar karbon agar lebih kredibel dan terintegrasi dengan kebijakan iklim nasional.
“Ini tidak hanya soal harga naik atau turun semata. Yang jauh lebih penting adalah transformasi menuju pasar karbon yang berkualitas dan berintegritas,” kata Regina Inderadi, Carbon & Sustainability Consultant sekaligus Vice Chair ACEXI, dalam Forum Outlook Pasar Karbon Indonesia 2026, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, jika integritas pasar dapat dijaga dalam jangka panjang, pasar karbon akan menjadi instrumen penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Empat Skenario Masa Depan Pasar Karbon
Para pakar memprediksi setidaknya ada empat skenario besar yang bisa menentukan arah pasar karbon dunia ke depan. Semua skenario tersebut sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan standar lembaga sertifikasi.
1. Fragmentasi Pasar: Karbon Jadi Barang Mewah
Skenario pertama adalah market fragmentation, yakni kondisi ketika pasar karbon terpecah karena standar sertifikasi semakin ketat.
Dalam situasi ini, banyak proyek karbon lama—misalnya konversi energi fosil ke energi terbarukan—mulai kehilangan nilai karena tidak lagi memenuhi standar baru.
Di sisi lain, pemerintah negara-negara memilih tidak mewajibkan perusahaan membeli kredit karbon serta tidak memberikan insentif tambahan.
Akibatnya, hanya perusahaan besar yang mampu membeli kredit karbon berkualitas tinggi.
“Perusahaan-perusahaan besar mungkin masih mau membeli kredit karbon terbaik. Tapi perusahaan menengah dan kecil akan mundur karena tidak ada kewajiban dan harganya mahal,” ujar M. Taufik, Strategic Partnership and Marketing Manager Pertamina NRE.
Jika skenario ini terjadi, pasar karbon bisa berubah menjadi pasar eksklusif, mirip dengan industri barang mewah: transaksi kecil, tetapi hanya untuk segmen premium.
2. Diplomasi Karbon: Negara Selatan Menagih Kompensasi
Skenario kedua adalah carbon diplomacy, di mana negara-negara berkembang atau Global South kompak menahan laju eksploitasi lingkungan—misalnya dengan melindungi hutan dan menekan emisi.
Sebagai imbalannya, negara-negara maju atau Global North diminta memberikan kompensasi finansial atas jasa menjaga lingkungan global.
Skema ini dapat berjalan melalui mekanisme Artikel 6 Perjanjian Paris, yang memungkinkan perdagangan karbon antarnegara.
“Di sini pembelinya bukan lagi perusahaan swasta, tetapi pemerintah melalui perjanjian bilateral,” kata Taufik.
Sebagai contoh, negara maju dapat membeli jutaan ton kredit karbon dari negara berkembang yang memiliki proyek konservasi atau reboisasi berskala besar dengan standar internasional yang ketat.
Proyek-proyek berbasis teknologi tinggi maupun restorasi hutan dalam skala besar diperkirakan akan menjadi komoditas karbon paling diminati di pasar global.
Pasar Karbon: Alat Transisi atau Sekadar Komoditas?
Perdebatan besar kini muncul: apakah pasar karbon akan benar-benar menjadi alat transformasi ekonomi rendah karbon, atau hanya berubah menjadi komoditas baru yang diperdagangkan oleh segelintir pihak.
Jawabannya sangat bergantung pada desain kebijakan negara, mulai dari kewajiban pembelian karbon, insentif bagi industri, hingga integrasi pasar karbon dalam strategi pembangunan nasional.
Jika pemerintah mampu membangun regulasi yang kuat dan transparan, pasar karbon berpotensi menjadi motor baru ekonomi hijau global.
Namun tanpa intervensi yang jelas, pasar ini justru berisiko mengecil dan hanya menjadi arena transaksi elite bagi pemain besar dunia. (TR Network)