JAKARTA – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia menghadapi tantangan serius. Bukan pada teknologinya, tetapi pada kesiapan manusia yang akan mengelolanya.
Keterbatasan tenaga ahli nuklir serta sistem pengawasan yang belum memadai menjadi isu krusial yang harus segera diselesaikan sebelum PLTN benar-benar beroperasi.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Zainal Arifin, menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan limbah radioaktif menjadi dua faktor utama yang menentukan keamanan dan keberlanjutan program nuklir nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Akselerasi Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama” yang digelar di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
“Keberhasilan pembangunan PLTN bukan hanya soal teknologi reaktor. Yang lebih penting adalah kesiapan manusia dan kelembagaannya. Jika SDM tidak disiapkan sekarang, Indonesia hanya akan menjadi pengguna, bukan pengendali teknologi,” tegas Zainal.
Pengawas Radiasi Tinggal Enam Orang
Dalam konteks keselamatan nuklir, Zainal mengungkapkan fakta mencemaskan. Saat ini jumlah pengawas radiasi utama di BAPETEN hanya enam orang, dan beberapa di antaranya akan segera memasuki masa pensiun.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam sistem pengawasan keselamatan nuklir nasional, terutama jika pembangunan PLTN mulai berjalan dalam beberapa tahun ke depan.
Pengawasan radiasi sendiri tidak sekadar pekerjaan administratif. Pengawas harus memahami kondisi teknis di lapangan, mampu menganalisis risiko radiasi, serta berkoordinasi lintas lembaga dalam situasi darurat.
“Pengelolaan limbah radioaktif dan pengawasan radiasi membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi khusus dan pengalaman teknis yang tidak bisa diperoleh hanya dari teori,” jelasnya.
Ancaman Kesenjangan Generasi Ahli Nuklir
Selain kekurangan tenaga pengawas, Indonesia juga menghadapi kesenjangan generasi tenaga ahli nuklir.
Jumlah insinyur nuklir berpengalaman masih sangat terbatas, sementara pengalaman dalam proyek nuklir berskala besar hampir tidak ada.
Situasi ini membuat transfer pengetahuan dari generasi senior menjadi sangat penting.
Tanpa sistem knowledge management yang kuat, pengalaman para ahli yang akan pensiun berpotensi hilang begitu saja.
“Jika semua tenaga kerja baru direkrut tanpa transfer pengalaman dari para ahli senior, maka pengoperasian PLTN akan sulit berjalan optimal,” kata Zainal.
Proyek Kompleks dengan Rantai Pasok Global
Pembangunan PLTN bukan proyek sederhana. Selain teknologi reaktor, proyek ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari: geoteknik, termohidrolika, metalurgi, proteksi radiasi hingga keamanan fisik instalasi nuklir.
Bahkan komponen yang digunakan dalam pembangunan PLTN berasal dari berbagai negara, sehingga kemampuan inspeksi terhadap peralatan dan sistem teknologi menjadi hal yang sangat penting.
“Barang yang digunakan dalam pembangunan PLTN tidak hanya berasal dari satu negara. Karena itu kemampuan inspeksi terhadap berbagai komponen harus dimiliki,” ujar Zainal.
Indonesia Jangan Hanya Jadi Pembeli Reaktor
Di tengah ambisi menuju energi bersih dan target net zero emission, PLTN dinilai dapat menjadi salah satu solusi strategis bagi ketahanan energi nasional.
Namun Zainal mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pasar teknologi nuklir.
Jika hanya membeli reaktor dari luar negeri, Indonesia hanya akan berperan sebagai operator. Sebaliknya, jika mampu mengembangkan desain teknologi serta industri komponennya, Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok global industri nuklir.
“Kalau kita hanya membeli reaktor, kita hanya menjadi operator. Tapi kalau kita mengembangkan kemampuan desain dan industri komponennya, kita bisa menjadi penyedia teknologi,” ujarnya.
Strategi Nasional SDM Nuklir Mendesak Dibentuk
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, BAPETEN mendorong penyusunan strategi nasional pengembangan SDM nuklir yang terintegrasi.
Strategi ini mencakup: penguatan pendidikan tinggi bidang nuklir, program pelatihan teknis intensif, sertifikasi kompetensi, rekrutmen tenaga ahli baru hingga kerja sama internasional.
Selain itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga riset, operator PLTN, serta kementerian terkait untuk membangun ekosistem kelembagaan yang kuat.
Hasil diskusi dalam forum tersebut diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret guna memastikan Indonesia benar-benar siap membangun dan mengoperasikan PLTN secara aman, berkelanjutan, dan mandiri secara teknologi. (TR Network)
Komentar