JAKARTA – Kemiskinan ekstrem masih membelenggu jutaan rakyat di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan jumlah rakyat miskin ekstrem sekitar 2,3 juta atau 0,8 persen. Kemudian, kondisi kemiskinan sekitar 23-24 juta miskin atau masih sekitar 8,3 persen.
Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar saat menghadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa, 26 November 2024.
Dalam pertemuannya itu, Muhaimin melaporkan berbagai tugas dan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukannya.
Muhaimin menargetkan tahun 2025 seluruh bantuan-bantuan dan perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, dia mengatakan, pemerintah akan membentuk paradigma baru terkait pemberdayaan masyarakat.
“Paradigma baru adalah menggeser penerima bantuan perlindungan sosial menjadi berdaya. Jadi ibaratnya kenaikan kelas dari miskin ekstrim, miskin, berdaya, lalu mandiri,” ujar Muhaimin dalam keterangan resmi, yang dikutip Rabu, 27 November 2024.
Dia menyatakan, pemerintah akan terus mendorong masyarakat miskin supaya bisa berdaya. Ke depannya, jenis bantuan sosial akan di evaluasi, begitu juga dengan cara penyaluran dan mekanismenya.
“Yang lebih penting lagi, agar program-program pemberdayaan, mulai pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM. Peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi,” ujar Gus Imin.
Pemerintah juga akan fokus meningkatkan kapasitas masyarakat kelas menengah bawah supaya bisa berdaya. Nantinya masing-masing kementerian dan lembaga terkait akan didorong melakukan pelatihan, permodalan, dan pemberdayaan.
“Sehingga seluruh kementerian yang melakukan pelatihan, akan terstandarisasi, sehingga pelatihan tidak seremonial, tapi pelatihan betul-betul memberdayakan. Seluruh permodalan kita konsolidasikan,” katanya. (TR Network)
