JAKARTA – Polusi udara di Jakarta kini telah menjadi masalah bersama dan untuk mengatasinya dibutuhkan upaya bersama.
“Kita semua menghirup udara yang sama dan dampak polusi udara ini sangat luar biasa untuk kesehatan kita semua,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pndjaitan pada Rapat Koordinasi yang berlangsung di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2023.
Menurut Luhut, dalam upaya peningkatan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) masih terdapat peluang besar, salah satunya dengan perbaikan emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan BBM rendah sulfur di DKI Jakarta, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
“Ini bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” sebutnya.
Dalam rapat ini, Menko Luhut memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan instansi terkait untuk serius dalam upaya penanganan kualitas udara di Jabodetabek sehingga persoalannya yang selama ini ada bisa teratasi.
“Kita harus cari kiat-kiat yang cepat,” tegasnya.
Guna mewujudkan peningkatan kualitas udara Jabodetabek menjadi lebih baik, ada beberapa upaya perbaikan kualitas udara yang dapat didorong dalam waktu dekat, mulai dari perencanaan dan implementasi program-program yang memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga masing masing Kementerian/Lembaga terkait perlu berkolaborasi mempersiapkan rencana implementasi program secara matang dan cepat.
“Pemprov DKI Jakarta melalui TransJakarta untuk peningkatan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik titik krusial melalui kendaraan listrik. Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI pada triwulan dua secara bertahap serta menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6,” sebutnya.
Menko Marves juga memberikan arahan agar, “Kementerian LHK dan Kemenperin untuk merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM. Seluruh K/L untuk mendorong penggunaan KBLBB baik untuk kendaraan operasional K/L ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Kementerian BUMN untuk mengoordinasi pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan. KLHK dan Kementerian ESDM bersama PLN untuk perumusan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek. KLHK dan Kemenperin untuk perumusan peningkatan baku mutu emisi industri. Serta, Kemenkeu bersama K/L terkait untuk penyiapan analisa dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program program di atas,” pungkasnya. (TR Network)
