SYDNEY – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono mewakili Pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi Sydney bersama Menteri dari Australia dan Papua Nugini (PNG), pada kegiatan the 2nd Arafura and Timor Seas Ministerial Forum di Sydney, Australia, Kamis, 5 Desember 2024 di Sydney, Australia.
Lewat deklarasi ini, Indonesia mengajak negara-negara kawasan untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi biru.
Penandatanganan Deklarasi Sydney sebagai komitmen negara-negara di kawasan dalam menjaga keanekaragaman hayati wilayah laut Arafura dan Laut Timor (ATS), serta mengatasi berbagai persoalan di tapal batas seperti populasi sampah, praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF), hingga pencemaran laut akibat tumpahan minyak.
“Kehadiran Indonesia dalam ATSEA Ministerial Forum sebagai bentuk komitmen kami melindungi keanekaragaman hayati, perikanan berkelanjutan, serta upaya peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Menteri Trenggono dalam forum tersebut.
Menteri Trenggono menandatangani dokumen Sydney Declaration: Shaping a New Decade Together Towards a Sustainable Blue Economy in the Arafura and Timor Seas bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Air Australia Tanya Plibersek, dan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Jelta Wong mewakili Papua Nugini.
Lahirnya Sydney Declaration mendorong pembentukan (Regional Governance Mechanism (RGM) untuk implementasi Rencana Aksi Strategis (SAP) di kawasan ATS dalam kurun waktu 2024-2033. Inilah yang akan mendorong terwujudnya kolaborasi regional yang terkoordinasi dan efektif.
Menteri Trenggono menyampaikan pula saat ini Indonesia sedang membangun sistem Ocean Big Data, seperti Artificial Intelligence and Machine Learning yang akan menjadi referensi menuju implementasi Indonesia Ocean Accounting. Inovasi ini memiliki kemampuan sebagai neraca laut, termasuk menganalisis keseimbangan di laut, dan memberikan data pengawasan sumber daya laut secara simultan.
Menteri Trenggono juga menyinggung pentingnya pengembangan budi daya untuk melindungi populasi perikanan di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan modeling-modeling budi daya berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan tanpa harus bergantung dari hasil tangkapan di laut.
“Kami berpandangan perikanan budi daya memiliki kaitan dengan program ATSEA. Melalui budi daya, tekanan terhadap sumber daya perikanan tangkap dapat dikurangi. Sehingga mendukung tujuan konservasi yang menjadi inti program ATSEA,” pungkasnya.
Pembangunan modeling budi daya berkelanjutan menjadi bagian program Ekonomi Biru yang menempatkan kepentingan ekologi sebagai yang utama. Selain modeling budi daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus memperluas kawasan konservasi, menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota secara bertahap, mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan aksi nyata pembersihan sampah plastik di laut dengan melibatkan para nelayan.
“Indonesia hadir di sini juga dalam rangka mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan ekonomi biru. Menjadikan kesehatan laut sebagai fokus utama dalam pengelolaan sumber daya di Laut Arafura dan Laut Timor,” pungkasnya. (TR Network)
