JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Kanada untuk mempercepat transisi energi. Dalam kerjasama ini, Kanada akan menyediakan pendanaan hingga US$91,4 juta.
Jumlah pendanaan tersebut terdiri atas US$81,4 juta dalam bentuk pinjaman lunak dan US$10 juta dalam bentuk hibah untuk mendukung upaya transisi energi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi dukungan kuat dari Kanada dalam upaya transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Kerjasama ini bukan hanya tentang pendanaan, tetapi juga berbagi pengetahuan dan teknologi untuk mencapai target net zero emission pada 2060,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Rachmat Pambudy dikutip dari keterangan resmi, pada Senin, 24 Februari 2025.
Selain transisi energi, Kanada juga turut menawarkan pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan karbon serta penguatan rantai pasok mineral kritis, termasuk litium untuk industri baterai.
Di bidang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Kanada membahas kelanjutan kerjasama dengan University of British Columbia dalam program pelatihan perencana pembangunan. Program ini mencakup penelitian bersama, pertukaran mahasiswa, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Kanada akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam berbagai inisiatif pembangunan, termasuk pertemuan Senior Official Meeting 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Kanada. Pertemuan ini diharapkan dapat memperdalam sinergi antara kebijakan pembangunan nasional Indonesia dengan strategi Indo-Pasifik Kanada serta Rencana Aksi Indonesia-Kanada 2022-2025.
Menurut Menteri Rachmat, kerjasama ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam membangun masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kami menantikan penguatan kerjasama pembangunan bilateral Indonesia-Kanada melalui langkah-langkah tindak lanjut yang konkret, memastikan keselarasan dengan prioritas nasional, serta mendorong hasil pembangunan yang berdampak dan berkelanjutan,” ungkap Rachmat. (TR Network)
