MEDAN – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar mengatakan penanaman bibit tanaman bambu dan beringin di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bentuk pemulihan alam pascabanjir bandang dan longsor.
“Pascabanjir bandang ini kami telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan penanaman bibit tanaman bambu dan beringin,” ujar Yuliani Siregar di Medan, Minggu.
Menurutnya dua jenis tanaman ini mudah tumbuh dan akarnya kuat untuk menahan erosi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di wilayah tersebut.
“Selain itu, normalisasi sungai yang akan diperluas, dibuatkan dam untuk solusi penahan banjir sambil menunggu tumbuhan tersebut,” tutur Yuliani.
Pihaknya juga mengundang para pemangku kepentingan untuk membahas penanganan di kawasan yang terdampak pascabanjir bandang dan longsor.
Baca juga: Menteri LHK menyerukan penggiatan upaya pelestarian alam
“Kami juga meminta masyarakat menjaga lingkungan seperti tidak menebang pohon sembarangan terutama di hutan lindung maupun di sekitar sungai,” ucapnya.
Menurutnya dari pengamatan terjadi banjir bandang diakibatkan di antaranya curah hujan yang cukup tinggi di wilayah itu.
“Di sana juga ada air terjun dan ada sungai yang mungkin mengarah ke desa. Di air terjun itu ada juga tebing dan bebatuan, mungkin saja karena tergerus hujan lebat bisa jadi batu itu sehingga menimbulkan erosi,” katanya.
Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara Basarin Yunus Tanjung mengatakan dokumen pemetaan risiko bencana daerah aliran sungai (DAS) Asahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana.
“Kajian pemetaan risiko ini menjadi penting untuk pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemetaan risiko bencana oleh BNPB merupakan panduan bagi kabupaten/kota untuk mengelola DAS Asahan Toba serta mempertahankan daya dukung DAS dengan kondisi lahan, kualitas, kuantitas, kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah yang berfungsi sebagaimana mestinya.
“Oleh karena itu pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba amat bermanfaat dan bersifat strategis bagi Pemprov Sumut serta 10 pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengendalian DAS lebih baik di masa mendatang, sehingga dapat mengurangi risiko bencana di sepanjang DAS,” kata Basarin.(*)
