YOGYAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan bahwa penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di sektor kelautan tidak boleh dilakukan secara dangkal.
Tanpa dukungan ilmu hidro-oseanografi, berbagai proyek besar seperti pembangunan pelabuhan hingga eksplorasi minyak dan gas lepas pantai berpotensi memicu kerusakan ekosistem bahkan bencana lingkungan di wilayah pesisir.
Peringatan tersebut disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Pranowo, dalam sebuah diskusi ilmiah yang digelar di Yogyakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurut Widodo, kajian AMDAL kelautan merupakan bidang hard science karena melibatkan banyak parameter fisik laut yang kompleks.
Oleh karena itu, analisis dampak lingkungan harus berbasis data ilmiah yang kuat agar mampu memprediksi perubahan yang terjadi di laut secara akurat.
“Ketika berbicara tentang studi AMDAL di sektor kelautan, kita berhadapan dengan berbagai parameter seperti batimetri atau kedalaman laut, suhu, salinitas, tekanan, dinamika permukaan laut, pasang surut, gelombang, arus hingga kualitas air,” jelasnya.
Kunci Menjaga Pembangunan Berkelanjutan
Widodo menegaskan bahwa AMDAL memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Artinya, setiap kegiatan pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara tiga aspek utama, yakni keberlanjutan lingkungan, manfaat sosial bagi masyarakat, serta keuntungan ekonomi.
“Suatu kegiatan baru dapat dikatakan berkelanjutan apabila ketiga aspek tersebut terpenuhi secara seimbang,” ujarnya.
Dalam konteks wilayah pesisir dan laut, kajian hidro-oseanografi menjadi instrumen penting untuk memprediksi dampak dari berbagai kegiatan pembangunan.
Pendekatan ini digunakan dalam sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan pelabuhan, pengeboran minyak dan gas lepas pantai, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, hingga pengembangan kawasan pesisir.
Reklamasi dan Pengerukan Bisa Ubah Dinamika Laut
Dalam penyusunan AMDAL, peneliti perlu mengidentifikasi setiap komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Pada proyek pembangunan pelabuhan misalnya, tahap konstruksi seperti reklamasi lahan, pembangunan dermaga, serta pengerukan kolam dan alur pelayaran dapat memicu perubahan besar pada ekosistem laut.
Perubahan tersebut dapat berupa pergeseran batimetri dan garis pantai, peningkatan kekeruhan air laut, hingga gangguan terhadap habitat biota laut serta aktivitas perikanan masyarakat pesisir.
Data Kelautan Jadi Fondasi Analisis
Untuk memahami potensi dampak tersebut secara ilmiah, pengumpulan data kelautan dan iklim menjadi tahap krusial dalam kajian hidro-oseanografi.
Data yang dibutuhkan mencakup informasi iklim seperti curah hujan, angin, dan kondisi atmosfer, serta data oseanografi seperti batimetri, pasang surut, arus laut, dan gelombang.
Pengukuran lapangan biasanya dilakukan menggunakan berbagai instrumen oseanografi, seperti multibeam echosounder untuk pemetaan batimetri dan Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) untuk mengukur arus laut.
Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data sekunder dari sejumlah lembaga, di antaranya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), serta pusat data kelautan internasional.
Fondasi Pengelolaan Laut Berbasis Sains
Melalui analisis terhadap berbagai data tersebut, para peneliti dapat memprediksi dampak penting yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan pembangunan, baik dampak positif maupun negatif.
Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga potensi kerusakan terhadap ekosistem laut maupun masyarakat pesisir dapat diminimalkan.
Widodo berharap pemanfaatan ilmu hidro-oseanografi dalam penyusunan AMDAL terus diperkuat.
Dengan pendekatan berbasis data ilmiah, pembangunan di wilayah pesisir dan laut diharapkan dapat berlangsung lebih terencana serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. (TR Network)