BADUNG — Krisis sampah di Bali kembali menjadi sorotan internasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahwa persoalan sampah di Pulau Dewata tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia sebagai destinasi pariwisata global.
Peringatan itu disampaikan Menteri Hanif saat memimpin aksi bersih pantai di Jimbaran, Kabupaten Badung, pada 5 Maret 2026.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Bali adalah “etalase Indonesia” yang mencerminkan wajah bangsa di hadapan wisatawan internasional.
“Bali adalah etalase Indonesia, dan pantai-pantai ini mencerminkan wajah bangsa kita. Ketika pantai bersih, Indonesia dihormati sebagai negara yang peduli lingkungan. Namun jika tercemar sampah, reputasi kita juga ikut tercoreng,” tegas Hanif.
Bali di Tengah Ancaman Darurat Sampah
Sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, Bali kini menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya volume sampah, terutama di kawasan pesisir dan destinasi wisata.
Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41 persen pada 2026.
Target ini dinilai harus segera diwujudkan, terutama di wilayah strategis seperti Bali yang menjadi wajah pariwisata Indonesia.
Lebih jauh, Hanif mengungkapkan proyeksi yang cukup mengkhawatirkan. Timbulan sampah nasional diperkirakan mencapai 146.780 ton per hari pada 2029, sehingga diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah dari sumbernya.
“Bali harus mempercepat pemilahan sampah di tingkat rumah tangga melalui komposter, teknologi pengolahan modern, memperluas jaringan bank sampah, serta memastikan kawasan wisata—hotel, restoran, dan kafe—memiliki sistem pemilahan yang disiplin,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa sistem pengelolaan dari hulu, sampah akan terus menumpuk dan membebani tempat pembuangan akhir (TPA) sekaligus mencemari lingkungan pesisir.
Tinjau Sistem Pengolahan Sampah dari Desa hingga TPST
Selain mengikuti aksi bersih pantai, Menteri Hanif juga meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain:
– Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura 1 di Denpasar
– Desa Kesiman Petilan di Denpasar
– Desa Bongkasa Pertiwi di Badung
– TPS 3R Pudak Mesari di Darmasaba, Badung
Di lokasi-lokasi tersebut, ia melihat langsung praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas yang mulai berkembang di Bali.
Meski beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Hanif menilai tantangan besar masih membayangi, terutama dalam mempercepat skala pengelolaan dan memastikan partisipasi seluruh sektor.
Dukungan Peralatan dari Dana Lingkungan Hidup
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hanif juga mengapresiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang memberikan dukungan berupa mesin wood chipper kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Peralatan ini diharapkan dapat membantu memperkuat sistem pengelolaan sampah organik, terutama di kawasan pariwisata yang menghasilkan volume sampah cukup besar setiap harinya.
“Saya berharap dukungan ini dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah, sehingga masalah sampah di Bali bisa ditangani lebih cepat,” kata Hanif.
Bali Didorong Jadi Model Nasional
Pemerintah menargetkan Bali tidak hanya mampu mengatasi krisis sampah, tetapi juga menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha pariwisata, serta masyarakat agar ekosistem pesisir tetap terjaga.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen nasional melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Jika berhasil, Bali tidak hanya mempertahankan reputasinya sebagai surga wisata dunia, tetapi juga menjadi contoh bagaimana destinasi pariwisata mampu menjaga lingkungan di tengah tekanan pariwisata global. (TR Network)
Komentar