DENPASAR — Bali, destinasi wisata dunia yang terkenal indah, ternyata menyimpan masalah serius: pariwisata menjadi kontributor utama timbulan sampah di provinsi ini. Tidak hanya dari wisatawan, sampah juga berasal dari hotel, restoran, kafe, pengelolaan kawasan wisata, hingga perawatan lanskap.
Temuan ini muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) Assessing Plastic Use and Pollution within the Tourism Sector in Indonesia yang digelar di Denpasar, Kamis (5/2/2026). Kajian ini bagian dari upaya nasional memetakan penggunaan plastik dan pencemaran lingkungan di sektor pariwisata.
Profesor Riset dari Pusat Riset Oseanologi BRIN, M. Reza Cordova, menegaskan tantangan terbesar bukan hanya keterbatasan infrastruktur, melainkan lemahnya basis data.
“Kita sering bicara soal sampah pariwisata, tapi datanya parsial. Tanpa data yang terukur, sulit merancang kebijakan tepat sasaran, terutama untuk villa, homestay, dan usaha wisata skala kecil yang jumlahnya besar namun belum tercatat,” ujar Reza.
FGD mengungkap lebih dari 50 persen timbulan sampah di Bali terkonsentrasi di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan — pusat aktivitas pariwisata.
Kontribusi terbesar datang dari sisa makanan hotel dan restoran serta limbah hijau dari perawatan taman dan lanskap.
Ironisnya, fraksi organik ini sering langsung dibuang ke TPA, padahal potensinya sangat besar jika dikelola melalui komposting, teba modern, pemanfaatan maggot, atau kerja sama dengan pengolah lokal.
Plastik sekali pakai juga masih menjadi masalah utama, mulai dari kemasan makanan dan minuman, perlengkapan mandi hotel, hingga kantong plastik dan kemasan sekali pakai lain yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk laut.
Peran BRIN dan Keterlibatan Multipihak
Kajian ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, dan UNDP.
BRIN menyediakan kajian ilmiah berbasis data, sementara pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata, asosiasi perhotelan, pelaku usaha, dan komunitas dilibatkan untuk memetakan rantai timbulan sampah dari sumber hingga pengelolaan akhir.
Ahmad Bahri Rambe dari TKN PSL menegaskan, penguatan data timbulan sampah dari sektor pariwisata adalah kunci agar kebijakan berbasis bukti dapat diterapkan.
“Pendekatan pengelolaan sampah selama ini masih fokus hilir. Padahal, jika hotel, restoran, dan usaha skala kecil mengelola sampah dari sumber, beban TPA dan kebocoran ke lingkungan bisa ditekan signifikan,” ujar Ahmad.
FGD juga mencatat tantangan subsektor wisata skala kecil, seperti villa, homestay, dan usaha berbasis komunitas, yang jumlahnya besar namun belum tercatat sistematis. Kontribusi sampah dari subsektor ini bisa sangat signifikan tanpa basis data yang baik.
Meski begitu, beberapa pelaku usaha telah menerapkan praktik baik, termasuk pemilahan sampah di sumber, pengurangan plastik sekali pakai, dan kerja sama dengan bank sampah lokal.
Praktik ini perlu diperkuat dan direplikasi lebih luas. Kajian ini menjadi dasar menyusun roadmap pengelolaan sampah pariwisata yang terintegrasi, sekaligus mendukung target nasional pengurangan sampah laut.
Menutup diskusi, Reza menegaskan, “Keberlanjutan pariwisata tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pariwisata adalah aset ekonomi dan budaya Indonesia. Agar tetap bermartabat, pengelolaan sampah harus menjadi bagian integral sistem pariwisata.” (TR Network)