BANDUNG – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantui Indonesia.
Menjelang potensi fenomena El Nino pada pertengahan 2026, pemerintah mulai memperketat langkah pencegahan di sejumlah wilayah rawan, terutama di Jawa Barat.
Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Wilayah Jabalnusra Kementerian Kehutanan meningkatkan patroli lapangan, memperkuat peran masyarakat, hingga memanfaatkan pemantauan satelit untuk mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini.
Kepala Seksi Wilayah I Balai Dalkarhut Jabalnusra, Kurniawati Negara, menegaskan bahwa pencegahan menjadi strategi utama karena hampir seluruh kasus kebakaran hutan di Indonesia dipicu oleh aktivitas manusia.
“Kalau kawasan hutan yang tidak ada manusianya jarang terjadi kebakaran. Di Indonesia hampir 99 persen kebakaran hutan dan lahan dipicu aktivitas manusia,” kata Kurniawati di Bandung, Kamis (12/3/2026).
Wilayah kerja Seksi Wilayah I Balai Dalkarhut mencakup DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dari ketiga wilayah tersebut, Jawa Barat tercatat memiliki tingkat kejadian karhutla tertinggi sehingga menjadi fokus utama pencegahan.
35 Ribu Hektare Lahan Terbakar
Data Balai Dalkarhut menunjukkan bahwa selama periode 2018–2025, total luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mencapai sekitar 35.770 hektare.
Di Jawa Barat, daerah dengan indikasi kebakaran terbesar antara lain:
– Kabupaten Majalengka: sekitar 9.028 hektare
– Kabupaten Indramayu: sekitar 8.159 hektare
– Kabupaten Subang: sekitar 3.970 hektare
Tren kebakaran juga sangat dipengaruhi kondisi iklim. Pada 2019, ketika fenomena El Nino terjadi, luas kebakaran melonjak hingga 9.554 hektare.
Setelah sempat menurun pada 2020–2022, kebakaran kembali meningkat pada 2023 hingga sekitar 11.524 hektare, sebelum turun menjadi 4.548 hektare pada 2024 dan 1.610 hektare pada 2025.
Pola tersebut menunjukkan bahwa musim kering yang dipicu El Nino dapat secara signifikan meningkatkan risiko kebakaran hutan.
Desa Rawan Jadi Prioritas
Untuk menekan potensi karhutla, Balai Dalkarhut kini memfokuskan pencegahan pada desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Karena mencegah itu lebih baik daripada memadamkan. Oleh karena itu kegiatan kami banyak difokuskan pada desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi,” ujar Kurniawati.
Salah satu langkah utama adalah memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA) yang menjadi ujung tombak pengendalian kebakaran di tingkat desa. Hingga kini, sekitar 30 kelompok MPA telah dibentuk di wilayah kerja Balai Dalkarhut Wilayah I.
Kelompok ini mendapatkan pelatihan pencegahan kebakaran, penggunaan peralatan pemadaman, serta edukasi pengelolaan lahan tanpa metode pembakaran.
Peran Strategis Manggala Agni
Pasukan Manggala Agni juga memegang peran penting dalam pengendalian karhutla, tidak hanya sebagai pemadam kebakaran tetapi juga sebagai edukator masyarakat.
Menurut Kurniawati, tugas Manggala Agni adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan serta penyebab utamanya.
Simulasi pemadaman kebakaran pun rutin dilakukan bersama masyarakat dan instansi terkait. Salah satunya digelar di Kabupaten Kuningan pada Februari 2026 guna meningkatkan kesiapsiagaan personel serta kemampuan penggunaan peralatan pemadaman.
Teknologi Satelit Pantau Titik Api
Selain patroli lapangan, pemerintah juga memanfaatkan teknologi pemantauan titik panas berbasis satelit melalui sistem Sipongi+.
Sistem ini memungkinkan petugas memantau hotspot setiap hari, sehingga indikasi kebakaran dapat segera dilaporkan kepada pemerintah daerah maupun pengelola kawasan hutan untuk ditindaklanjuti.
“Kami melakukan pemantauan hotspot setiap hari. Jika ada indikasi titik panas yang mengarah pada kebakaran, informasi segera kami sampaikan kepada pemangku kawasan agar dapat ditindaklanjuti di lapangan,” kata Kurniawati.
Data meteorologi dari BMKG juga digunakan untuk memetakan tingkat kekeringan vegetasi seperti semak kering dan alang-alang yang dapat menjadi bahan bakar alami kebakaran.
Dengan kombinasi teknologi pemantauan, patroli lapangan, serta penguatan peran masyarakat, pemerintah berharap risiko kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat dapat ditekan menjelang puncak musim kemarau 2026 yang berpotensi dipicu fenomena El Nino. (TR Network)