JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin serius mempertimbangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Dukungan datang dari berbagai pakar energi yang menilai nuklir sebagai sumber energi bersih, andal, dan ekonomis, terutama untuk negara dengan populasi besar seperti Indonesia.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pengembangan energi nasional harus berlandaskan ketahanan energi (energy resilience) dan kemampuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sambil tetap menepati komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060.
“Seluruh kebijakan dan program energi nasional harus memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya—baik dari sumber domestik maupun impor—dengan tetap menegakkan komitmen dekarbonisasi,” tegas Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-Carbon Future yang digelar PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026).
Eddy menegaskan bahwa pengalaman lebih dari dua dekade di sektor energi membentuk keyakinannya: pengembangan energi nasional harus berlandaskan ketahanan energi (energy resilience).
“Seluruh kebijakan dan program energi nasional harus memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya—baik dari sumber domestik maupun impor—dengan tetap menegakkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat,” tegasnya.
Eddy menyoroti paradoks Indonesia: kaya sumber daya, tapi masih menghadapi ketergantungan dan kerentanan pasokan.
Menurutnya, transisi energi Indonesia harus fleksibel, memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, dan keandalan.
Nuklir sebagai Pilar Strategis atau Risiko Besar?
Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa pengembangan energi nuklir bisa menjadi sumber energi bersih dan andal yang strategis bagi ketahanan energi nasional.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Indonesia menargetkan pengoperasian PLTN pada 2032 dan 2034 dengan total kapasitas 500 MW, yang diproyeksikan meningkat menjadi 7 GW pada 2040.
Namun, Eddy tidak menutup mata terhadap tantangan besar mulai dari Investasi dan pembiayaan yang signifikan, Risiko cost overrun dan kendala teknis, Kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat hingga Pengelolaan limbah radioaktif.
“Energi nuklir memang memiliki kapasitas dan densitas energi tinggi, tapi tantangannya juga besar,” jelasnya.
Selain itu, isu geopolitik menjadi faktor penting dalam menentukan teknologi dan mitra pembangunan PLTN, terutama dalam konteks negosiasi perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat.
“Di tengah meningkatnya tensi global, Indonesia harus cermat memilih mitra dan teknologi demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” tambah Eddy.
Menuju Ketahanan Energi dan Iklim
Eddy menegaskan pertumbuhan kebutuhan listrik melampaui pertumbuhan energi primer, menempatkan Indonesia dalam persaingan global untuk teknologi, pembiayaan, SDM, dan rantai pasok energi bersih.
“Kita perlu memulai diskursus dan perencanaan matang untuk memahami kebutuhan, kemampuan, dan peluang Indonesia membangun kapasitas nuklir. Energi bersih dan andal bukan sekadar target, tapi kebutuhan strategis. Ketahanan energi dan iklim bisa kita capai jika kita bergerak bersama,” tutupnya.
Pandangan Pakar: Nuklir sebagai Energi Masa Depan
Beberapa pakar dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia menilai bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan PLTN sebagai pilihan strategis.
Andi Jumardi, pakar energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, menekankan bahwa nuklir lebih ekonomis dibanding energi fosil dan cocok untuk negara berpenduduk besar.
Ia menambahkan, SDM Indonesia cukup kompeten untuk mengembangkan energi nuklir, dan teknologi modern mampu mengantisipasi risiko kecelakaan seperti di Fukushima.
Ary Krishna Putra, pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, menyoroti keunggulan nuklir dari sisi densitas energi tinggi. Dengan bahan bakar yang relatif kecil, PLTN mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil. Dari sisi lingkungan, PLTN juga termasuk energi bersih tanpa emisi karbon, mendukung target pengurangan emisi nasional.
Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, Guru Besar Universitas Hasanuddin, menyarankan pembangunan PLTN modular berbasis Small Modular Reactor (SMR). Teknologi SMR lebih fleksibel untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, memungkinkan pembangunan bertahap sesuai kebutuhan wilayah, terutama di daerah terpencil. Kapasitasnya bisa dimulai dari 50 MW, dibanding PLTN konvensional minimal 1.000 MW.
“PLTN modular dalam bentuk SMR benar-benar menjadi jaminan ketahanan energi ke depan, tapi dalam skala kecil dan fleksibel,” jelas Bachtiar.
Target Operasional dan Lokasi PLTN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan PLTN tahap awal berkapasitas 500 MW dapat mulai beroperasi dan terhubung ke jaringan listrik nasional (on-grid) pada 2032.
Dua wilayah yang dipertimbangkan untuk pembangunan PLTN adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat, meski keputusan final akan diumumkan sekitar pertengahan tahun ini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Ir. Eniya Listiani Dewi, M.Eng., menyatakan:
“On-grid-nya 2032 berarti harus sudah commissioning 2032. Pemerintah juga mematangkan konsep investasi, apakah melalui skema Government to Government (G2G) atau Business to Business (B2B).”
Selain itu, pembentukan NEPIO (Nuclear Energy Program Implementation Organization) tinggal menunggu tanda tangan Presiden, yang akan menjadi badan pelaksana program energi nuklir. Setelah itu, enam kelompok kerja akan dibentuk untuk mengurus lokasi, perizinan, pembiayaan, hingga pengembangan infrastruktur PLTN.
Tantangan dan Peluang
Meskipun potensinya besar, pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan: Penentuan lokasi dan kesiapan infrastruktur, Integrasi dengan kawasan industri, Kesiapan teknologi dan standar keselamatan hingga Pengelolaan limbah radioaktif.
Namun, para pakar sepakat bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya uranium dan thorium yang cukup tersebar di wilayah Bangka Belitung, Kalimantan, hingga Mamuju. Hal ini memberikan peluang untuk mengurangi ketergantungan energi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“PLTN modular berbasis SMR memungkinkan pembangunan bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil. Lebih baik membangun yang small daripada PLTN konvensional,” ujar Prof. Bachtiar.
Isu Strategis
Pengembangan energi nuklir di Indonesia menjadi isu strategis yang menggabungkan ketahanan energi, transisi energi bersih, dan kesiapan teknologi. Dengan dukungan pemerintah, pakar, dan regulasi yang matang, PLTN—terutama berbasis SMR—dapat menjadi sumber energi masa depan yang andal, aman, dan ekonomis. (TR Network)