SERPONG – Indonesia bersiap meninggalkan era transportasi berbasis bahan bakar fosil.
Pemerintah menargetkan sistem transportasi nasional rendah karbon pada 2045, dengan langkah awal yang tegas: konversi penuh armada bus menjadi bus listrik pada 2040, disusul perluasan kendaraan listrik di berbagai kota besar.
Target ini menandai perubahan struktural besar dalam kebijakan transportasi nasional—dari dominasi mesin diesel menuju ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Yusuf Nugroho dari Kementerian Perhubungan dalam sesi Industrial Talk hari kedua International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application (ICSEEA) 2026 yang digelar di Hotel Trembesi BSD, Serpong, Rabu (4/2).
Konferensi ilmiah ini diselenggarakan oleh Pusat Riset Teknologi Transportasi BRIN sebagai ruang temu strategis antara kebijakan, riset, dan inovasi energi berkelanjutan.
“Indonesia sudah memiliki e-mobility roadmap sebagai peta jalan utama. Namun pemerintah tidak hanya mengejar target. Kendaraan listrik yang beroperasi di Indonesia wajib aman, layak, dan siap digunakan, lengkap dengan garansi resmi serta ketersediaan suku cadang. Masyarakat tidak boleh menjadi korban tren,” tegas Yusuf.
Tak hanya dari sisi pengguna, pemerintah juga memperketat arah industrialisasi kendaraan listrik. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, ditetapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen untuk kendaraan listrik.
“Kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar. Pabrikan didorong membangun rantai pasok dan produksi di dalam negeri, bukan hanya menjual produk,” ujarnya.
Energi Bersih Jadi Fondasi Transisi
Di tengah percepatan elektrifikasi transportasi, Pertamina mengambil peran strategis dalam menopang transisi energi nasional.
Ade Trihayanto menyebut, sebagai perusahaan migas terintegrasi dengan jaringan lebih dari 15.000 SPBU dan enam kilang, Pertamina kini mengembangkan strategi dua jalur.
“Kami menjaga bisnis legacy tetap kuat, sekaligus membangun bisnis rendah karbon sebagai fondasi transisi jangka panjang,” jelas Ade.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan biofuel seperti B40, Pertamax Green 95 (E5), Renewable Diesel, hingga pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Implementasi biofuel ini telah berkontribusi pada penurunan emisi hingga 32,7 juta ton CO₂.
“Transisi kendaraan listrik tidak bisa berjalan sendiri. Energi bersih harus bergerak seiring agar dampak penurunan emisi benar-benar signifikan,” tambahnya.
SPKLU Jadi Titik Penentu
Namun, percepatan kendaraan listrik juga menghadirkan tantangan krusial di sisi infrastruktur.
Respati dari Kuantel Chroma Group menegaskan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi titik penentu keberhasilan transisi.
“Tanpa SPKLU yang aman dan efisien, kendaraan listrik akan sulit berkembang. Target PLN membangun sekitar 6.300 unit SPKLU publik hingga akhir 2025 adalah langkah besar, tetapi tantangannya juga tidak kecil,” ujarnya.
Ia memaparkan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari gangguan komunikasi antarperangkat, ketidaksesuaian output daya, hingga risiko keselamatan yang dapat berujung bahaya listrik atau kebakaran.
“Perbedaan protokol bisa membuat pengisian gagal atau konektor terkunci. Isu keselamatan juga berpotensi menimbulkan risiko serius bagi pengguna,” tegas Respati.
Karena itu, ia mendorong penerapan pengujian menyeluruh terhadap setiap SPKLU, mencakup uji komunikasi, uji input pada kondisi jaringan abnormal, uji efisiensi, hingga sistem proteksi keselamatan.
“China sudah menerapkan pengujian ketat dengan sertifikasi laboratorium pemerintah. Indonesia perlu standar serupa agar kualitas dan keamanan SPKLU benar-benar terjamin,” katanya.
Agenda Nasional Jangka Panjang
Dengan target, regulasi, dan infrastruktur yang terus diperkuat, arah kebijakan Indonesia kian jelas. Transisi kendaraan listrik bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan agenda nasional jangka panjang menuju ekonomi rendah karbon.
“Target sudah dipasang, industri didorong membangun produksi lokal, energi bersih dipercepat, dan SPKLU harus aman. Tantangannya besar, tetapi jika semua bergerak serempak, era kendaraan listrik di Indonesia bukan lagi wacana—tinggal menunggu waktu,” pungkasnya. (AT Network)