JAKARTA – Satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjadi momentum evaluasi besar.
Di tengah klaim capaian pembangunan, dua persoalan klasik ibu kota masih membayangi: banjir yang berulang dan polusi udara yang menyesakkan.
Refleksi tersebut disampaikan dalam acara “Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah” di Taman Ayodya, Kebayoran Baru, Jumat (20/2). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan fondasi perubahan telah diletakkan. Namun publik menanti hasil nyata.
“Masih banyak pekerjaan rumah, seperti kemacetan, banjir, dan polusi. Namun kami berkomitmen menguranginya secara bertahap dan terukur,” tegas Pramono.
Banjir: Normalisasi Dikebut, Pembebasan Lahan Dilanjutkan
Penanganan banjir disebut menjadi prioritas utama tahun kedua. Pemprov DKI kembali mengintensifkan normalisasi sungai, termasuk pembebasan lahan di sejumlah titik sepanjang Sungai Ciliwung.
Program ini akan diperluas pada 2026, mencakup Sungai Cakung Lama dan Krukut, serta pengerukan di wilayah Jakarta Barat. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan genangan yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi.
“Kami sadar membangun Jakarta tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Namun fondasi sudah kami letakkan,” ujar Rano.
Polusi Udara: Transportasi Publik Jadi Andalan
Selain banjir, kualitas udara Jakarta masih menjadi sorotan. Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik sebagai strategi menekan emisi kendaraan pribadi.
Sejumlah rute Transjabodetabek dibuka untuk menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga seperti Alam Sutera, Ciputat, Bogor, Bekasi, Cengkareng, hingga Sawangan, Depok. Rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta juga segera beroperasi dengan tarif Rp3.500.
Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi kemacetan sekaligus memperbaiki kualitas udara yang selama ini kerap berada di level tidak sehat.
Ekonomi Tumbuh, Ketimpangan Masih Jadi Tantangan
Di sisi lain, Pramono memaparkan pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,21 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,11 persen. Pada triwulan IV bahkan menyentuh 5,71 persen.
Meski demikian, gini ratio atau ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah. Pemprov DKI mempertahankan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk 707.513 penerima dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.920 mahasiswa dengan total anggaran sekitar Rp2 triliun.
Sebanyak 213.000 warga juga menerima manfaat Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta.
Ruang Terbuka Hijau dan Layanan Publik
Pemprov DKI mengklaim telah menyelesaikan 21 ruang terbuka hijau baru, termasuk pengembangan Taman Ayodya seluas 5,6 hektare dengan lintasan jogging 1,2 kilometer. Revitalisasi Taman Semanggi senilai Rp134 miliar dilakukan melalui skema kerja sama swasta tanpa membebani APBD.
Di sektor kesehatan, layanan diperkuat melalui 31 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu. Dua rumah sakit baru juga direncanakan dibangun di Cakung dan kawasan Sumber Waras.
Dari 40 program prioritas (Quick Win), sebanyak 97 persen diklaim telah diselesaikan. Tiga program lainnya masih berproses.
Namun pada akhirnya, angka dan program belum sepenuhnya menjawab kegelisahan warga. Banjir yang datang saban musim hujan dan polusi udara yang terus menghantui kesehatan publik menjadi ujian sesungguhnya.
Tahun kedua pemerintahan Pramono–Rano akan menjadi fase penentuan: apakah Jakarta mampu keluar dari lingkaran krisis lingkungan, atau justru kembali terjebak dalam persoalan lama yang tak kunjung tuntas. (TR Network)