JAKARTA – Krisis banjir yang berulang di berbagai kota besar Indonesia kian menegaskan satu hal: masa depan kawasan perkotaan sangat bergantung pada kondisi daerah aliran sungai (DAS) di hulu hingga hilir.
Tanpa DAS yang sehat, kota hanya tinggal menunggu waktu untuk menghadapi bencana hidrometeorologi yang lebih sering dan lebih ekstrem.
DAS Sehat, Kota Selamat
Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air (PRLSDA) BRIN menekankan bahwa banjir bukan semata persoalan curah hujan tinggi, tetapi cerminan dari terganggunya sistem hidrologi dalam suatu DAS.
Deforestasi, alih fungsi lahan, ekspansi permukiman, dan tata ruang yang abai risiko telah menurunkan kapasitas alami lingkungan dalam menyerap dan mengatur aliran air.
Kepala PRLSDA BRIN, Luki Subehi, menegaskan pentingnya science-based policy dalam pengelolaan DAS.
Keputusan pembangunan, menurutnya, harus bertumpu pada diagnosis ilmiah, analisis risiko komprehensif, serta pemahaman terhadap kerentanan sosial masyarakat.
“Jika sistem hidrologi bekerja dalam batas toleransi, maka DAS mampu menjamin ketersediaan air berkelanjutan, menjaga biodiversitas, memiliki ketahanan terhadap gangguan, serta menyediakan layanan ekosistem yang stabil,” ujarnya.
Diagnosis DAS Jadi Kunci
Peneliti PRLSDA, Apip, menekankan pentingnya pendekatan Basic Diagnostic Analysis (BDA) untuk mengidentifikasi akar persoalan banjir pada skala sistem DAS, bukan sekadar di lokasi genangan.
Risiko banjir, jelasnya, merupakan fungsi dari: Bahaya (hazard), Kerentanan (vulnerability) dan Kapasitas pengendalian.
Semakin tinggi bahaya dan kerentanan, semakin besar risiko. Sebaliknya, peningkatan kapasitas pengendalian melalui tata kelola DAS yang baik dapat menekan dampak.
Pendekatan ini mencakup identifikasi masalah kunci, analisis penyebab dan dampak, penentuan prioritas penanganan, hingga rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Tata Ruang dan Risiko Tak Bisa Dipisahkan
Pakar dari Institut Teknologi Bandung, Saut Sagala, mengingatkan bahwa perencanaan wilayah tanpa perspektif risiko bencana hanya akan memperbesar potensi kerugian di masa depan.
Integrasi data kebencanaan dalam RTRW dan RPJMD harus menjadi fondasi pembangunan, bukan sekadar formalitas administratif.
Sementara itu, antropolog dari Universitas Indonesia, Semiarto Aji Purwanto, menilai bahwa risiko banjir juga diproduksi secara sosial melalui kebijakan pembangunan dan distribusi kerentanan yang tidak merata. Kelompok miskin dan masyarakat bantaran sungai menjadi pihak paling terdampak.
Transformasi Pengelolaan DAS
Webinar ini menegaskan bahwa pemulihan dan pengelolaan DAS harus dilakukan secara holistik: dari hulu ke hilir, dari sains ke kebijakan, dari perencanaan hingga partisipasi publik.
Pesan utamanya jelas: Sehat atau tidaknya daerah aliran sungai hari ini akan menentukan aman atau tidaknya kota di masa depan. (TR Network)