JAKARTA – Di tengah ancaman krisis iklim global yang semakin nyata, Pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian serius pada ekosistem yang selama ini jarang disorot: padang lamun di pesisir laut.
Ekosistem laut dangkal ini ternyata menyimpan potensi besar sebagai penyerap karbon, bahkan menjadi salah satu kunci strategi karbon biru Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai fondasi ilmiah untuk memperkuat tata kelola karbon biru nasional.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Penyusunan baseline tersebut dibahas dalam Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta.
Forum ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, akademisi, serta mitra riset untuk menyepakati metodologi penghitungan emisi sekaligus memperkuat sistem data emisi sektor kelautan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa penetapan baseline emisi lamun merupakan langkah awal yang sangat penting.
“Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional,” ujar Koswara, Kamis (12/3/2026).
Lamun, Senjata Melawan Krisis Iklim
Ekosistem lamun merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir. Bersama mangrove dan terumbu karang, lamun mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.
Karena itu, ketiga ekosistem ini menjadi pilar utama strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau blue carbon.
Penetapan baseline emisi bertujuan mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang muncul jika ekosistem lamun mengalami kerusakan.
Informasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun skenario penurunan emisi sekaligus memperkuat kebijakan pengelolaan pesisir secara berkelanjutan.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, mengatakan penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi langkah penting dalam pembangunan kelautan berkelanjutan.
“Penyusunan metodologi baseline emisi lamun diharapkan memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel,” kata Firdaus.
Fondasi Sistem Karbon Biru Nasional
Pakar perubahan iklim dari IPB University, Rizaldi Boer, menilai pendekatan ilmiah dalam penetapan baseline sangat penting agar kontribusi sektor kelautan terhadap pengendalian perubahan iklim dapat diukur secara akurat.
Workshop tersebut juga menekankan pentingnya sistem data emisi sektor kelautan yang terintegrasi, sehingga pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan terhadap pengurangan emisi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ke depan, baseline emisi GRK dari ekosistem lamun akan menjadi fondasi pengembangan sistem karbon biru sektor kelautan dan perikanan.
Sistem ini akan diperkuat melalui peningkatan kualitas data aktivitas, pengembangan faktor emisi nasional yang lebih spesifik, serta verifikasi lapangan untuk menekan ketidakpastian data.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ekonomi biru, KKP juga terus mendorong perlindungan ekosistem pesisir seperti lamun, mangrove, dan terumbu karang.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa perlindungan ekosistem pesisir tidak hanya menjadi agenda lingkungan semata, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (TR Network)
Komentar