TANGERANG — Pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 kembali menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Proyek properti berskala besar ini dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan memperparah dampak lingkungan bagi warga pesisir Tangerang, terutama masyarakat nelayan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mujakkir Zuhri, memperingatkan agar pembangunan PIK 2 tidak hanya menjadi kawasan elit yang dinikmati segelintir kalangan, sementara masyarakat lokal justru kehilangan ruang hidup dan mata pencaharian.
Peringatan tersebut disampaikan Mujakkir saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke kawasan PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).
Warga Pesisir Tersingkir, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup
Sebagai putra daerah asli pesisir Tangerang, Mujakkir mengaku menyaksikan langsung perubahan drastis kawasan pantai yang dulunya menjadi ruang hidup masyarakat nelayan.
Wilayah pesisir dari Dadap hingga Rambu Betis yang dahulu akrab dengan aktivitas warga kini nyaris lenyap akibat pembangunan masif dan reklamasi.
Sungai-sungai yang sebelumnya menjadi tempat bermain, memancing, dan sumber nafkah masyarakat pesisir kini tertutup beton.
“Saya tahu persis wilayah pantai, mulai dari Dadap sampai ke Rambu Betis. Sungai Lurus, Sungai Tahang, itu tempat saya mancing, tempat saya main. Sekarang semua hilang,” ujar Mujakkir dalam pertemuan dengan pengelola kawasan PIK 2 serta perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Kesenjangan Sosial Menganga di Kawasan PIK 2
Meski mengapresiasi kemajuan fisik pembangunan PIK 2 yang dinilai sangat pesat, Mujakkir menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan warga asli.
Ia menyoroti kesenjangan sosial yang semakin kontras antara kemewahan di dalam kawasan PIK 2 dan kondisi masyarakat di luar kawasan, khususnya warga Pantura Tangerang.
Menurutnya, tingginya harga makanan dan fasilitas membuat kawasan PIK 2 tidak ramah bagi masyarakat lokal.
“Orang Pantura datang ke sini mau jalan-jalan, tapi tidak ada makanan murah. Mahal semua. Jangan sampai PIK 2 ini hanya bisa dinikmati orang-orang berduit. Harus ada ruang yang sepadan untuk masyarakat Pantura,” tegasnya.
Betonisasi Picu Banjir dan Kerusakan Infrastruktur
Selain persoalan sosial, dampak lingkungan PIK 2 menjadi sorotan utama DPR.
Mujakkir menilai masifnya betonisasi telah menghilangkan daerah resapan air, sehingga banjir kini semakin sering melanda permukiman warga di sekitar kawasan.
Kondisi tersebut diperparah oleh mobilisasi kendaraan proyek bertonase besar yang melampaui daya dukung jalan.
Ia menyebut kerusakan infrastruktur publik terjadi akibat lalu lintas kendaraan berat yang tidak terkendali, bahkan melebihi kapasitas jalan provinsi dan kabupaten.
“Kasihan masyarakat, infrastrukturnya hancur luar biasa. Jalan yang seharusnya kuat 15 ton dilewati kendaraan 40 ton. Jalan provinsi saja tidak kuat, apalagi jalan kabupaten,” katanya.
DPR Minta Pengawasan Ketat dan Pembangunan Berkelanjutan
Mujakkir pun meminta ketegasan pemerintah daerah serta pengelola kawasan PIK 2 untuk mengawasi tonase kendaraan proyek, memulihkan fungsi lingkungan pesisir, dan memastikan pembangunan berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, pembangunan kawasan strategis seperti PIK 2 tidak boleh menyingkirkan masyarakat pesisir Tangerang dari ruang hidupnya sendiri demi kepentingan ekonomi segelintir pihak. (TR Network)