JAKARTA — Laut Indonesia memainkan peran strategis yang tidak hanya menjadi ruang ekonomi dan keanekaragaman hayati, tetapi disiapkan menjadi mesin karbon biru dunia—senjata baru nasional dalam menghadapi krisis iklim global.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penyusunan regulasi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem karbon biru nasional yang terukur, kredibel, dan bernilai ekonomi.
Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Melalui regulasi tersebut, KKP mendapat mandat strategis dalam pengelolaan NEK di sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyatakan pemerintah telah merumuskan 18 lokasi indikatif Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) sebagai cadangan karbon biru, sekaligus dasar penetapan lokasi karbon biru di tingkat provinsi.
“Lokasi-lokasi ini merepresentasikan kepentingan nasional dan daerah dalam pengelolaan karbon biru, baik untuk pengendalian emisi gas rumah kaca maupun pengembangan nilai ekonomi karbon,” ujar Kartika di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Mangrove hingga Lamun, Aset Strategis Karbon Biru
Ekosistem pesisir—mulai dari mangrove, padang lamun, hingga rawa payau—menjadi tulang punggung karbon biru Indonesia.
Selain menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, ekosistem ini juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati laut, serta membuka peluang ekonomi hijau berbasis masyarakat pesisir.
Sebagai langkah konkret, KKP tengah merancang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Lokasi Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah, disertai pengembangan proyek percontohan restorasi ekosistem pesisir. Wilayah timur Indonesia juga diproyeksikan menjadi kantong strategis karbon biru nasional.
Dari Pesisir ke Pasar Karbon Global
Untuk memastikan tata kelola karbon biru berjalan efektif, KKP menjajaki kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta pelibatan aktif masyarakat pesisir.
Salah satu kemitraan strategis dilakukan bersama Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT) yang fokus pada pengembangan karbon biru di kawasan timur Indonesia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin, menilai penguatan tata kelola karbon biru masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan data ilmiah dan belum optimalnya konektivitas antara praktik pengelolaan di lapangan dengan mekanisme pembiayaan serta pasar karbon.
“Kolaborasi ini tidak hanya memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” ujarnya.
KKP–YSIT Sepakati Kerja Sama Karbon Biru
Sebagai wujud sinergi lintas sektor, KKP melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan YSIT.
Kerja sama ini mencakup penguatan kebijakan karbon biru, pemetaan dan pengelolaan ekosistem, serta pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) internal untuk mendukung penyelenggaraan NEK.
PKS juga mencakup penguatan ekonomi biru berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan center of excellence pengelolaan karbon biru, serta publikasi dan diseminasi data serta informasi kelautan.
Lokasi Indikatif KSNT Cadangan Karbon Biru
Berikut lokasi indikatif RZ KSNT cadangan karbon biru yang terkonfirmasi. Pemetaan awal pemerintah mencakup perairan pesisir strategis di berbagai wilayah Indonesia, antara lain:
– Perairan Kotabaru dan sekitarnya
– Perairan Kepulauan Derawan
– Perairan Bombana
– Perairan Pesisir Selatan Pohuwato
– Perairan Kwandang
– Perairan Kepulauan Tanimbar
– Perairan Kepulauan Aru
– Perairan Kepulauan Guraici
– Perairan Lingga
– Perairan Pulau Menui
– Perairan Bontang
– Perairan Pulau Sapudi dan Pulau Kangean
– Perairan Tual
– Perairan Nias
– Perairan Pulau Subi
– Perairan Toli-Toli
– Perairan Pulau Supiori
Wilayah-wilayah tersebut dikenal memiliki ekosistem pesisir penting seperti mangrove, padang lamun, dan rawa payau yang berperan besar dalam penyerapan dan penyimpanan karbon jangka panjang.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berulang kali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru sebagai fondasi keberlanjutan laut Indonesia dan kesejahteraan masyarakat pesisir di tengah tekanan krisis iklim global. (TR Network)
Komentar