JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan transformasi besar dalam pembiayaan konservasi alam.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, pemerintah menggandeng investor, donor, dan lembaga internasional untuk membangun sistem pendanaan berkelanjutan yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Donors and Investors Consultation Meeting on Innovative Financing for National Park Management and Iconic Species Conservation yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ketua Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa agenda ini merupakan bagian dari komitmen politik Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan kawasan konservasi dan spesies langka melalui model pendanaan yang lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan.
Menurut Hashim, Indonesia membutuhkan dukungan dan kolaborasi global untuk menjaga kekayaan hayati yang tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi dunia.
“Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional,” ujarnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Satgas menerapkan strategi dua jalur.
Jalur pertama difokuskan pada reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta penyusunan kebijakan yang mampu menciptakan iklim investasi konservasi yang kondusif.
Sementara jalur kedua diarahkan pada upaya menarik investasi langsung melalui pendekatan pasar, penyusunan portofolio proyek yang layak investasi (investable pipeline), serta pengembangan instrumen pembiayaan hijau bersama mitra internasional.
Pemerintah menilai kedua jalur tersebut harus berjalan beriringan agar proyek-proyek percontohan yang dibangun saat ini dapat menjadi fondasi bagi reformasi sistem konservasi nasional dalam jangka panjang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang diwakili Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa skema pembiayaan inovatif ini telah memasuki tahap implementasi nyata.
Pemerintah saat ini tengah mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), menyiapkan target jangka pendek (quick wins), serta memperkuat kerja lintas lembaga untuk memastikan transformasi konservasi berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, Indonesia tengah menyiapkan langkah besar agar pengelolaan taman nasional dan perlindungan spesies langka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan negara, melainkan didukung oleh instrumen ekonomi hijau yang modern dan berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, Kementerian Kehutanan mempercepat transformasi empat taman nasional prioritas menjadi Badan Layanan Umum (BLU), yakni Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Way Kambas.
Skema BLU tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk menciptakan kemandirian finansial kawasan konservasi. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas taman nasional nantinya dapat langsung digunakan kembali untuk mendukung operasional konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Wakil Ketua Satgas Bidang Investasi Konservasi, Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa seluruh mekanisme pendanaan yang dibangun harus menjamin manfaat ekonomi kembali kepada alam dan masyarakat lokal.
“Prinsip utama yang melandasi ekosistem pendanaan ini adalah partisipasi, akses yang adil, serta pembagian manfaat bagi masyarakat (community benefit sharing). Instrumen hijau yang disiapkan wajib memenuhi standar monitoring, evaluasi, dan tata kelola yang sangat ketat,” kata Mari Elka.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan komunitas internasional tidak hanya dibutuhkan untuk menghadirkan modal investasi, tetapi juga untuk membawa pengalaman, teknologi, serta praktik terbaik dalam pengelolaan konservasi modern.
Pemerintah Indonesia juga membuka ruang bagi berbagai lembaga pembangunan dunia untuk berkontribusi dalam penyusunan regulasi, penguatan kapasitas institusi, peningkatan tata kelola, hingga pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi yang akuntabel.
Langkah Indonesia tersebut mendapat respons positif dari para duta besar negara sahabat dan berbagai organisasi internasional. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung agenda konservasi Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia.
Dengan skema baru ini, pemerintah berharap taman nasional tidak hanya menjadi benteng perlindungan lingkungan, tetapi juga mampu menjadi model ekonomi hijau yang menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam Indonesia untuk generasi mendatang. (TR Network)
Komentar