JAKARTA – Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan bagi Indonesia. Dari banjir rob yang terus menenggelamkan pesisir Pekalongan, cuaca ekstrem yang memangkas produktivitas kopi Toraja, hingga perubahan pola hujan yang mengganggu kehidupan masyarakat adat Kajang di Bulukumba, dampak perubahan iklim kini telah menjadi kenyataan yang dirasakan jutaan warga di berbagai daerah.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia berada di garis depan krisis iklim global dan membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta mitra pembangunan internasional untuk membangun ketahanan menghadapi bencana yang semakin sering terjadi.
Pesan itu mengemuka dalam Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Adaptation Fund (AF) di Jakarta pada 24–25 Juni 2026.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, menegaskan bahwa perubahan iklim telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
Menurutnya, pemerintah melalui agenda Asta Cita menempatkan isu perubahan iklim sebagai pilar strategis pembangunan, terutama melalui penguatan ekonomi hijau dan ketahanan iklim. Karena itu, berbagai kebijakan nasional terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Franky menilai pengalaman masyarakat di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa solusi adaptasi yang lahir dari kebutuhan lokal sering kali menjadi pendekatan paling efektif dalam menghadapi krisis iklim.
“Pengalaman di Pekalongan, Bulukumba, Toraja maupun Samarinda membuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Tantangan berikutnya adalah memperkuat, mereplikasi, dan mengintegrasikan praktik-praktik baik tersebut ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas,” ujarnya.
Sejak 2019, Kementerian Lingkungan Hidup bersama KEMITRAAN dan Adaptation Fund telah menjalankan program adaptasi perubahan iklim di sejumlah wilayah dengan karakter ancaman yang berbeda.
Di Pekalongan, masyarakat menghadapi kenaikan muka air laut dan banjir rob yang mengancam kawasan permukiman serta aktivitas ekonomi pesisir. Di Bulukumba, perubahan pola cuaca memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan penghidupan masyarakat adat Kajang. Sementara itu, cuaca ekstrem di kawasan Daerah Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan, telah berdampak pada menurunnya produksi Kopi Toraja yang dikenal di pasar dunia. Di Samarinda, ancaman banjir perkotaan dan cuaca ekstrem mendorong perlunya penguatan tata kelola lingkungan dan kapasitas masyarakat.
Melalui program tersebut, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berupaya memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat, mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap perubahan iklim, serta membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan kelompok rentan.
Perwakilan Adaptation Fund, Hugo Remaury, mengatakan bahwa lembaganya mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Adaptation Fund sendiri merupakan mekanisme pendanaan internasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam kerangka Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Dana tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat rentan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing negara.
Hugo menegaskan bahwa masyarakat yang berada di garis depan krisis iklim bukan sekadar penerima manfaat, melainkan sumber pengetahuan dan inovasi yang sangat penting.
“Ketika pendanaan iklim dipadukan dengan kepemimpinan masyarakat, kepemilikan lokal, dan kolaborasi yang kuat, hasilnya akan jauh lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman Indonesia dapat menjadi contoh global tentang bagaimana investasi adaptasi iklim mampu menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menegaskan bahwa setiap daerah memiliki tantangan iklim yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang kontekstual.
Menurutnya, tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan untuk semua wilayah. Keberhasilan adaptasi di Pekalongan, Bulukumba, Toraja, Samarinda, dan berbagai daerah lainnya lahir dari kemampuan mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, serta dukungan berbagai mitra pembangunan dalam satu ruang kolaborasi.
“Adaptasi bukan hanya soal bertahan dari dampak perubahan iklim. Adaptasi juga berarti memastikan masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk terus berkembang di tengah perubahan yang terjadi,” ujarnya.
Nurina juga menyoroti pentingnya akses Indonesia terhadap pendanaan iklim internasional. Ia menjelaskan bahwa KEMITRAAN berhasil memperoleh akreditasi Adaptation Fund setelah melalui proses evaluasi ketat terkait tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan, manajemen risiko, sistem pengadaan, serta perlindungan lingkungan dan sosial.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan Adaptation Fund menunjukkan bahwa lembaga nasional Indonesia mampu memenuhi standar internasional dalam mengelola pendanaan iklim.
“Akreditasi ini membuka peluang agar lebih banyak pendanaan global dapat langsung menjangkau masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim,” katanya.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim, seminar nasional ini menjadi pengingat bahwa ketahanan iklim tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional menjadi kunci untuk memastikan Indonesia mampu menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan lagi apakah perubahan iklim akan terjadi, melainkan seberapa cepat seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja bersama untuk melindungi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, dan mengamankan masa depan pembangunan nasional. (TR Network)
Komentar