JAKARTA – Era antroposen telah mengubah wajah bumi secara drastis. Aktivitas manusia—dari deforestasi, polusi, hingga eksploitasi tambang—kini menjadi faktor dominan yang memicu krisis ekologis global.
Namun dampaknya tak berhenti pada kerusakan lingkungan. Luka yang ditinggalkan bersifat berlapis: fisik, psikologis, spiritual, hingga kultural.
Peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yumasdaleni, menegaskan bahwa krisis ekologis di era antroposen tak bisa lagi dipahami semata sebagai persoalan teknis.
Ia menyebutnya sebagai bentuk “dosa ekologis” kolektif yang menuntut refleksi moral dan pertobatan bersama.
Dalam Webinar Update Sumatera #8: Resiliensi, Eko-Teologi dan Citizen Science Pascabencana yang digelar Pusat Riset Kependudukan BRIN, pada 20 Februari 2026, Yumasdaleni menjelaskan bahwa pendekatan ekoteologi menjadi penting dalam menjawab kompleksitas trauma pascabencana.
“Ekoteologi mengintegrasikan spiritualitas dan ekologi. Manusia diposisikan sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga harmoni antara Tuhan, sesama, dan alam,” ujarnya.
Luka Berlapis di Era Antroposen
Menurutnya, bencana alam tidak hanya meruntuhkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga merusak lanskap budaya dan ruang-ruang spiritual yang menjadi bagian dari identitas komunitas.
Banyak penyintas mengalami apa yang dikenal sebagai solastalgia dan ecological grief—rasa kehilangan mendalam akibat perubahan lingkungan yang destruktif.
Mereka tetap tinggal di lokasi yang sama, tetapi kehilangan “rumah” dalam makna simbolik dan emosional. Memori kolektif, ruang ritual, serta relasi spiritual dengan alam ikut tercerabut.
Inilah yang disebut sebagai luka berlapis: kehilangan ekonomi, tekanan psikologis, keterasingan budaya, hingga krisis makna hidup.
Ekoteologi dan Jalan Pemulihan
Dalam kerangka ekoteologi, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara holistik. Restorasi ekologis, terapi berbasis alam, serta pemulihan ruang ritual dan simbolik menjadi bagian dari proses penyembuhan.
Kegiatan seperti menanam pohon, bertani bersama, doa bersama, dan refleksi spiritual bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi langkah membangun kembali relasi manusia dengan alam.
Yumasdaleni juga menekankan pentingnya regulasi lingkungan yang tegas dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi. Spiritualitas, katanya, harus berjalan beriringan dengan kebijakan publik yang berkeadilan ekologis.
Fondasi Moral untuk Mitigasi Bencana
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menambahkan bahwa resiliensi pascabencana tidak dapat dibangun hanya dengan pendekatan teknis dan infrastruktur.
“Kita membutuhkan pendekatan yang menyentuh dimensi spiritual, budaya, ekologis, dan partisipatif secara terintegrasi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa ekoteologi bukan hanya wacana normatif, melainkan fondasi moral dalam mitigasi dan pemulihan bencana.
Trauma pascabencana bersifat multidimensi—fisik, psikologis, dan ekologis—sehingga pemulihannya pun harus menyentuh seluruh aspek tersebut.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana akibat krisis iklim dan degradasi lingkungan, pesan yang disampaikan para peneliti BRIN menjadi peringatan keras: krisis ekologis bukan hanya soal alam yang rusak, tetapi juga tentang manusia yang kehilangan arah moralnya.
Ekoteologi, dalam konteks ini, bukan hanya konsep teoretis—melainkan seruan pertobatan kolektif untuk membangun kembali hubungan harmonis antara manusia dan bumi. (TR Network)