JAKARTA – Indonesia sedang membangun fondasi untuk memimpin ekonomi Asia Tenggara melalui transformasi menuju ekonomi rendah karbon.
Di tengah gejolak geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan tekanan transisi energi global, Indonesia tampil sebagai kekuatan ekonomi resilien dengan arah kebijakan hijau yang semakin terstruktur dan agresif.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speaker dalam China Conference: Southeast Asia 2026 bertema “Indonesia’s Growing Leadership in Southeast Asia’s Green Economy” di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Hong Kong memiliki kemitraan ekonomi khusus dengan Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral sekitar USD6,5 miliar dan dalam beberapa tahun terakhir telah berinvestasi sebesar USD10 miliar di Indonesia. Perjanjian Perdagangan Bebas Hong Kong–ASEAN yang mulai berlaku pada tahun 2020 telah membuka hubungan ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Hong Kong,” ujar Airlangga.
Namun, di balik angka perdagangan dan investasi tersebut, yang lebih strategis adalah reposisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau kawasan.
Fondasi Makro Kuat, Modal Transisi Rendah Karbon
Kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan stabilitas yang menjadi modal penting bagi transformasi hijau.
Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2025 mencapai 5,39% (yoy), dengan pertumbuhan tahunan 2025 sebesar 5,11%. Inflasi Januari 2026 terkendali di level 3,55% (yoy), sementara PMI manufaktur berada pada fase ekspansi selama enam bulan berturut-turut di level 52,6.
Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan sebesar USD2,51 miliar pada Desember 2025 memperpanjang tren surplus selama 68 bulan berturut-turut.
Stabilitas ini berdampak langsung pada kesejahteraan sosial: tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5%, rasio gini berada di 0,375, IPM meningkat menjadi 75,9, serta tercipta sekitar 1,4 juta lapangan kerja sepanjang 2025.
Rp402,4 Triliun untuk Energi Hijau: Mesin Ekonomi Masa Depan
Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita menetapkan ketahanan energi dan transformasi hijau sebagai prioritas nasional 2026, dengan alokasi anggaran mencapai Rp402,4 triliun.
Strategi ekonomi rendah karbon Indonesia meliputi:
– Pengembangan energi terbarukan hingga 3.686 GW
– Pembangunan green supergrid
– Hilirisasi baterai kendaraan listrik dan panel surya
– Pengembangan B40–B50, SAF, hidrogen, dan amonia hijau
– Implementasi teknologi CCS/CCUS
“Transformasi ini bukan hanya agenda lingkungan, tetapi strategi industrialisasi baru berbasis dekarbonisasi,” jelas Airlangga.
Pemerintah memproyeksikan agenda ekonomi hijau mampu menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru sampai 2029, diperkuat program pemagangan dan peningkatan keterampilan berkelanjutan.
Diplomasi Hijau dan Integrasi Global
Indonesia juga memperkuat arsitektur perdagangan global melalui ASEAN, APEC, G20, dan COP.
Implementasi Indonesia–Canada CEPA, percepatan IEU–CEPA yang ditargetkan berlaku awal 2027, negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat, hingga proses aksesi OECD menjadi bagian dari reformasi struktural untuk memperkuat daya saing hijau nasional.
Dukungan internasional seperti pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan kerja sama Asia Zero Emission Community (AZEC) semakin mempercepat transformasi menuju ekonomi net-zero.
“Perjalanan menuju perekonomian Indo-Pasifik yang berkelanjutan dan masa depan net-zero bukanlah jalan yang dapat ditempuh sendiri. Sinergi antara kepemimpinan Indonesia dan keunggulan teknologi para mitra kawasan termasuk China merupakan mesin penggerak ketahanan ekonomi Asia Tenggara,” tegas Airlangga.
Dengan fondasi makro yang solid, diplomasi ekonomi agresif, serta investasi besar-besaran pada energi bersih, Indonesia kini tidak hanya berbicara soal pertumbuhan—tetapi tentang bagaimana menguasai masa depan ekonomi Asia Tenggara melalui ekonomi rendah karbon. (TR Network)