JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi krisis iklim global.
Melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), pemerintah mengajak berbagai elemen—mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), hingga para pakar—untuk merumuskan peta jalan transisi energi dan strategi penghentian deforestasi serta degradasi hutan sebelum 2030.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim global sekaligus menjaga kedaulatan energi nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa transisi dari bahan bakar fosil harus dilakukan secara adil, tertata, dan merata melalui konsep Transition Away from Fossil Fuel (TAFF).
Dialog penyusunan peta jalan tersebut digelar selama dua hari. Pada 12 Maret 2026, diskusi difokuskan pada sektor energi, sementara pada 13 Maret 2026 pembahasan diarahkan pada sektor kehutanan.
Kedua pertemuan dipimpin Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH yang juga bertindak sebagai Sekretariat National Focal Point untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menjelaskan bahwa dialog ini merupakan respons terhadap undangan Presiden COP30 dari Brasil untuk memberikan masukan dalam penyusunan dua peta jalan global terkait iklim.
“Dialog ini merupakan respons atas surat Brasil selaku Presidensi COP30 yang mengundang kontribusi para pihak dalam penyusunan dua peta jalan yang diinisiasi sebagai tindak lanjut konferensi iklim di Belém,” ujar Irawan, dikutip Selasa (17/3/2026).
Presidensi Brasil sebelumnya menginisiasi dua agenda utama dalam diplomasi iklim global, yakni:
– Transisi menuju ekonomi bebas bahan bakar fosil secara adil, tertib, dan merata (TAFF).
– Peta Jalan Hutan dan Iklim untuk menghentikan serta membalikkan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030.
Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan bahwa proses transisi energi tidak dapat diseragamkan secara global. Setiap negara memiliki kondisi berbeda, terutama terkait ketergantungan pada energi fosil dan kebutuhan pembangunan.
Karena itu, pemerintah menekankan pendekatan nationally determined, yakni kebijakan yang mempertimbangkan kondisi nasional agar transisi energi tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan pembangunan.
Pendekatan serupa juga diterapkan dalam penyusunan peta jalan pengurangan deforestasi. Indonesia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi nasional (national circumstances) serta mempercepat berbagai upaya penurunan emisi dari sektor energi dan kehutanan yang telah dilakukan sejak keputusan COP29 di Dubai pada 2023.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH akan menyusun draf kerangka peta jalan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Kehutanan. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar posisi resmi Indonesia dalam diplomasi iklim global.
Rencananya, dokumen final akan disampaikan kepada Presidensi COP30 Brasil dan menjadi landasan bagi delegasi Indonesia dalam konferensi iklim internasional berikutnya, termasuk COP31 UNFCCC pada November 2026 di Antalya, Turkiye.
Dialog ini juga menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga negara, akademisi, serta organisasi lingkungan. Di antaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta lembaga riset Institute Research for Indonesia Decarbonization (IRID).
Selain itu, hadir pula organisasi masyarakat sipil seperti WWF Indonesia, Institute for Essential Services Reform (IESR), Koaksi Indonesia, Yayasan Indonesia Cerah, Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD), Madani Berkelanjutan, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
Para pakar perubahan iklim juga turut berkontribusi dalam diskusi tersebut, termasuk Laksmi Dhewanthie dan Emma Rachmawaty, yang memberikan perspektif ilmiah mengenai strategi mitigasi perubahan iklim.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap Indonesia dapat merumuskan strategi transisi energi dan perlindungan hutan yang realistis, namun tetap ambisius dalam menghadapi krisis iklim global. (TR Network)