LONDON — Pemerintah Inggris berencana memangkas pendanaan iklim Inggris untuk negara berkembang, meski sebelumnya berkomitmen meningkatkan kontribusi global dalam menghadapi krisis perubahan iklim.
Kebijakan ini memicu kritik luas karena dinilai berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan, lingkungan, dan stabilitas global.
Media Inggris The Guardian melaporkan, Kementerian Keuangan Inggris akan memangkas anggaran pendanaan iklim dari 11,6 miliar poundsterling menjadi sekitar 9 miliar poundsterling untuk periode lima tahun ke depan. Jika disesuaikan dengan inflasi, pemangkasan ini setara dengan penurunan sekitar 40 persen dari total komitmen yang disepakati sejak 2021.
Langkah tersebut bertolak belakang dengan peringatan lembaga intelijen Inggris yang menilai kerusakan ekosistem global—termasuk Hutan Amazon dan Cekungan Kongo—dapat memicu ancaman serius bagi keamanan nasional, mulai dari lonjakan harga pangan hingga meningkatnya risiko konflik.
Inggris Kurangi Komitmen Dana Iklim Global
Pemangkasan pendanaan ini terjadi hanya setahun setelah Inggris bersama negara-negara maju berjanji meningkatkan pendanaan iklim internasional hingga USD300 miliar per tahun pada 2035.
Janji tersebut dianggap sebagai pengakuan atas dampak perubahan iklim yang tidak seimbang, di mana negara berkembang dan Global South menanggung beban terbesar.
Namun, janji tersebut tidak disertai pembagian kontribusi yang jelas antarnegara. Pemangkasan sepihak oleh Inggris kini dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target pendanaan iklim global.
Aktivis: Pemangkasan Dana Iklim Bisa Timbulkan Korban Jiwa
Direktur lembaga think-tank Power Shift Africa, Mohamed Adow, menegaskan bahwa pendanaan iklim bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
“Bagi negara-negara rentan, pendanaan iklim Inggris bukan garis anggaran yang abstrak. Ini menentukan daya tahan terhadap bencana. Pemangkasan ini akan menimbulkan korban jiwa dan menghancurkan mata pencaharian,” kata Adow, dikutip dari The Guardian, Sabtu (7/2/2026).
Adow juga memperingatkan bahwa langkah Inggris dapat memperburuk kondisi pendanaan iklim global, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik AS dari Kantor PBB untuk Koordinasi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan mencabut target pendanaan iklim negaranya.
“Jika Inggris melanggar komitmennya, negara lain akan terdorong melakukan hal serupa. Dampaknya akan sangat besar bagi aksi iklim global,” ujarnya.
ICF4 dan Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris
Kementerian Keuangan Inggris menyatakan bahwa rincian pendanaan iklim internasional terbaru—dikenal sebagai International Climate Finance 4 (ICF4)—masih dibahas bersama Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan.
ICF4 merupakan putaran keempat sejak program pendanaan iklim internasional diluncurkan pada 2010 dan bersumber dari anggaran bantuan luar negeri Inggris.
Pada 2025, Inggris memangkas bantuan luar negerinya menjadi sekitar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah komitmen lama sebesar 0,7 persen PDB, yang sempat diturunkan menjadi 0,5 persen pada 2021 di era pemerintahan Boris Johnson.
Dalam skema terbaru, komitmen 9 miliar poundsterling itu akan dibagi sekitar 2 miliar poundsterling per tahun selama tiga tahun pertama, lalu turun menjadi 1,5 miliar poundsterling per tahun pada periode 2029–2031.
Inggris dijadwalkan menggelar pemilihan parlemen pada 2029, dan Kementerian Keuangan disebut enggan mengunci anggaran lintas pemerintahan.
Dana Pendidikan dan Kesehatan Diklaim sebagai Pendanaan Iklim
The Guardian juga mengungkap bahwa aparatur pemerintah Inggris tengah berupaya memasukkan proyek pendidikan dan kesehatan ke dalam kategori pendanaan iklim.
Sejumlah pejabat menyebut hingga 30 persen bantuan bagi negara termiskin dapat dihitung sebagai dana iklim, meski banyak proyek tersebut tidak berkaitan langsung dengan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper tercatat tidak menghadiri Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil pada November lalu dan baru menerima arahan terkait isu iklim pada Desember. Sikap ini kontras dengan pendahulunya, David Lammy, yang dinilai lebih aktif dalam forum-forum COP.
Dampak Pemangkasan terhadap Keamanan Nasional Inggris
Sejumlah pakar menilai pemangkasan anggaran iklim justru dapat merugikan kepentingan nasional Inggris.
“Inggris tidak bisa mengklaim diri sebagai pemimpin iklim sambil mundur dari komitmen pendanaannya. Ini menghancurkan reputasi Inggris dan membuktikan kepada negara Global South bahwa janji itu hampa,” ujar pendiri Satat Sampada Climate Foundation, Harjeet Singh.
Direktur Pelaksana Conservation International UK, Jonathan Hall, menambahkan bahwa laporan terbaru Komite Intelijen Gabungan Inggris menunjukkan kegagalan membantu negara berkembang melindungi alam dapat berdampak langsung pada inflasi dan keamanan nasional Inggris.
“Jika Anda peduli harga pangan, Anda harus peduli pada kehancuran hutan tropis. Jika Anda peduli keamanan global, Anda harus peduli pada mencairnya gletser Himalaya,” katanya.
Konsistensi Diplomasi Iklim Inggris Dipertanyakan
Pemangkasan pendanaan ini juga memunculkan pertanyaan baru tentang konsistensi diplomasi iklim Inggris.
Pada Januari lalu, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris, yang disebut sebagai upaya memperkuat kepemimpinan iklim kedua negara di tingkat internasional.
Namun, rencana pemangkasan pendanaan iklim Inggris menempatkan komitmen tersebut dalam sorotan tajam: apakah Inggris masih serius memimpin agenda iklim global, atau justru ikut menarik diri di saat krisis iklim semakin mendesak. (TR Network)