JAKARTA — Pelabuhan Muara Angke kini berada di titik kritis. Kepadatan kapal yang ekstrem, tumpukan kapal mangkrak, serta kualitas perairan yang terus menurun menjadikan pelabuhan perikanan utama Jakarta ini bukan hanya sesak, tetapi juga tercemar.
Di tengah tekanan tersebut, Komisi IV DPR RI menilai revitalisasi total dengan pendekatan green port menjadi jalan terakhir untuk menyelamatkan nelayan dan ekologi pesisir.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa Muara Angke telah melampaui batas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Dari kapasitas ideal sekitar 500 kapal, pelabuhan kini dipadati lebih dari 1.500 kapal, menciptakan kepadatan ekstrem di perairan dangkal yang sensitif terhadap pencemaran.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kapal terlalu rapat, risiko kecelakaan dan kebakaran tinggi, dan pencemaran laut sulit dihindari. Kalau tidak segera ditata, dampaknya akan semakin luas,” ujar Siti Hediati usai kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Muara Angke, dikutip Senin (9/2/2026).
Ia menyoroti banyaknya kapal rusak dan mangkrak, termasuk kapal bekas terbakar, yang masih berada di area pelabuhan.
Dalam perspektif lingkungan, bangkai kapal ini berpotensi melepaskan sisa bahan bakar, oli, dan limbah berbahaya ke perairan, mempercepat sedimentasi, dan merusak habitat pesisir.
Kepadatan kapal juga memicu antrean bongkar muat hingga delapan jam. Selama menunggu, mesin kapal tetap menyala, meningkatkan emisi dan memperburuk kualitas air dan udara di kawasan pesisir padat penduduk tersebut.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi dan pengendalian pencemaran yang menjadi inti konsep green port.
Selain persoalan fisik, Komisi IV DPR RI menerima keluhan terkait lambannya proses perizinan berlayar. Kapal yang tertahan terlalu lama di pelabuhan memperparah penumpukan dan menambah tekanan ekologis yang seharusnya bisa dicegah melalui tata kelola yang lebih baik.
Menanggapi sorotan DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pembenahan Muara Angke harus direvitalisasi secara menyeluruh dan berorientasi jangka panjang.
“Revitalisasi tidak cukup hanya memperluas dermaga. Kita harus membenahi manajemen, menata ulang alur kapal, mempercepat perizinan, dan memastikan pengelolaan limbah berjalan baik. Pendekatan green port menjadi sangat relevan,” kata Trenggono.
Ia menambahkan, KKP akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merancang revitalisasi Pelabuhan Muara Angke yang mencakup penataan zona sandar, pengelolaan limbah kapal, peningkatan keselamatan, serta pengurangan pencemaran perairan pelabuhan.
Sebagai pelabuhan perikanan yang menopang ribuan nelayan dan tenaga kerja, Muara Angke tidak bisa terus dibiarkan menjadi sumber tekanan ekologis.
Transformasi menuju green port diharapkan mampu mengembalikan fungsi pelabuhan secara aman, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan Muara Angke bagian dari solusi pemulihan pesisir Jakarta. (TR Network)