Konservasi
Beranda / Konservasi / Teluk Jor Jadi Contoh: Konservasi Laut Bisa Menghidupi Warga Pesisir

Teluk Jor Jadi Contoh: Konservasi Laut Bisa Menghidupi Warga Pesisir

Praktik pengelolaan pesisir berbasis masyarakat di Teluk Jor, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinilai berhasil menjaga ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Arsip

JAKARTA – Upaya konservasi laut kini tidak lagi dipandang sebagai langkah perlindungan ekosistem semata, tetapi juga sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal ini tercermin dari praktik pengelolaan pesisir berbasis masyarakat di Teluk Jor, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinilai berhasil menjaga ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan mulai memperkuat program konservasi laut di tingkat tapak sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru di Indonesia.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya laut, bukan sekadar penerima manfaat.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

4 Orang Tewas: Sistem Pengelolaan Sampah Jakarta Gagal Total

“Konservasi adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat bukan sekadar pihak yang dilibatkan, tetapi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Senin (9/3/2026).

Teluk Jor Jadi Praktik Nyata Ekonomi Biru

Contoh nyata penerapan model tersebut terlihat di Teluk Jor. Pengelolaan pesisir berbasis masyarakat di kawasan ini dinilai mampu menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, menyebut pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan model tersebut. Melalui skema pentahelix, pengelolaan pesisir melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini penting agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai konsep kebijakan di atas kertas.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Banjir Abadi Jakarta: Ketika Ibu Kota Tak Pernah Benar-Benar Kering

Ekonomi Biru Harus Masuk Perencanaan Daerah

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Rahmat Mulianda, menilai implementasi ekonomi biru harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Langkah ini penting agar kebijakan ekonomi biru selaras dengan prioritas pembangunan nasional sekaligus memiliki indikator capaian yang jelas dan terukur.

Dengan integrasi tersebut, program konservasi laut diharapkan tidak hanya berjalan di tingkat pusat, tetapi juga menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah pesisir.

Konservasi Laut Harus Inklusif

Forum tersebut juga menekankan pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion) dalam tata kelola pesisir.

Pendekatan ini memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dapat terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Bencana Jakarta: Longsor Gunung Sampah Tewaskan 3 Orang, Banjir Rendam Ribuan Rumah

Selain itu, sejumlah rekomendasi strategis juga dirumuskan, antara lain harmonisasi kebijakan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem laut, penguatan tata kelola pesisir yang transparan dan inklusif, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, hingga perluasan skema pendanaan bagi masyarakat pesisir.

Didukung Kolaborasi Internasional

Penguatan program konservasi laut ini juga menjadi bagian dari proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia, hasil kerja sama antara KKP dan Pemerintah Inggris.

Program tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam memperkuat praktik ekonomi biru Indonesia yang adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata di tingkat tapak.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menempatkan kesehatan ekologi sebagai fondasi utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Melalui penguatan implementasi kebijakan serta kolaborasi multipihak di tingkat lokal, pemerintah optimistis perlindungan ekosistem laut dapat berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, sebagaimana yang mulai terlihat di Teluk Jor. (TR Network)

Ikuti Whatsapp Channel TROPIS di sini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *