JAKARTA – Perdebatan soal kebijakan paling efektif untuk menekan krisis iklim kembali mengemuka.
Sebuah studi global terbaru mengungkap fakta mengejutkan: perdagangan karbon dinilai jauh lebih efektif menurunkan emisi dibandingkan pajak karbon.
Riset tersebut menemukan bahwa negara-negara yang menerapkan sistem perdagangan karbon mampu memangkas emisi secara signifikan, bahkan mendorong percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Studi ini dipublikasikan dalam jurnal Management Science dan dipimpin oleh Associate Professor Ru Hong dari Nanyang Business School, Singapura, bersama Profesor Jennie Bai dari Georgetown University, Amerika Serikat.
Emisi Karbon Turun Tajam
Untuk mengukur efektivitas kebijakan iklim, para peneliti menganalisis 100 ekonomi terbesar di dunia dengan menggunakan data emisi karbon sepanjang 2000–2020.
Hasilnya cukup mencolok. Negara yang beralih ke sistem perdagangan karbon mengalami:
– Penurunan emisi karbon rata-rata sekitar 18 persen
– Penurunan konsumsi bahan bakar fosil hampir 24 persen
– Lonjakan penggunaan energi terbarukan hingga sekitar 62 persen
Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam perdagangan karbon mampu memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi industri untuk menekan emisi dan beralih ke energi bersih.
Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan batas maksimum emisi karbon yang boleh dilepaskan.
Perusahaan yang menghasilkan emisi lebih tinggi harus membeli izin emisi dari perusahaan lain yang memiliki kuota tersisa.
Artinya, semakin besar emisi yang dihasilkan, semakin mahal biaya yang harus ditanggung perusahaan.
Pajak Karbon Dinilai Kurang Berdampak
Sebaliknya, penelitian tersebut menemukan bahwa dampak pajak karbon tidak terlalu jelas.
Pajak karbon sendiri merupakan biaya yang dikenakan berdasarkan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi. Namun dalam praktiknya, penurunan emisi di sejumlah negara ternyata sudah terjadi sebelum pajak karbon diterapkan.
Hal itu membuat peneliti sulit memastikan apakah pajak tersebut benar-benar menjadi faktor utama penurunan emisi.
Selain itu, pajak karbon juga tidak memicu perubahan signifikan menuju energi terbarukan, berbeda dengan skema perdagangan karbon yang terbukti mendorong transformasi sistem energi.
Tantangan Sistem Perdagangan Karbon
Meski terbukti lebih efektif, sistem perdagangan karbon juga menghadapi tantangan besar.
Menurut Ru Hong, skema ini akan bekerja optimal jika banyak negara bergabung dalam sistem yang sama. Tanpa partisipasi luas, efektivitasnya bisa terbatas karena perusahaan dapat memindahkan aktivitas emisi tinggi ke negara yang tidak menerapkan aturan serupa.
Karena itu, kolaborasi internasional menjadi faktor kunci agar pasar karbon benar-benar mampu menekan emisi global.
Senjata Baru Melawan Krisis Iklim
Temuan studi ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme pasar karbon dapat menjadi instrumen utama dalam kebijakan iklim global.
Di tengah meningkatnya tekanan untuk mencapai target net-zero emission, banyak negara kini mulai memperluas sistem perdagangan karbon, termasuk pengembangan pasar karbon sukarela dan regulasi nasional.
Jika diterapkan secara luas dan transparan, perdagangan karbon berpotensi menjadi alat paling kuat untuk mempercepat transisi energi dan menekan laju pemanasan global. (TR Network)