JAKARTA — Indonesia resmi menggandeng Jepang dalam pengembangan energi hidrogen sebagai bagian dari strategi besar transisi energi dan penguatan daya saing industri nasional.
Kolaborasi ini menandai langkah Indonesia untuk tidak hanya mengejar target dekarbonisasi, tetapi juga masuk ke rantai nilai global hidrogen dan amonia.
Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem hidrogen nasional agar selaras dengan Strategi Hidrogen Nasional dan Rencana Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa kemitraan dengan Jepang menjadi elemen kunci dalam mempercepat pengembangan hidrogen di Indonesia, khususnya dari sisi teknologi, pembiayaan, dan kesiapan proyek.
“Pengembangan hidrogen bukan hanya instrumen dekarbonisasi, tetapi pilar transformasi ekonomi dan industrialisasi jangka panjang. Kerja sama dengan Jepang mempercepat kesiapan Indonesia memasuki fase pasar,” ujar Eniya.
Pemerintah menargetkan hidrogen hijau tersedia di pasar domestik hampir 200 ton per tahun pada 2026. Target tersebut menjadi indikator awal komersialisasi hidrogen sekaligus fondasi pengembangan industri rendah karbon yang berorientasi global.
Target dan arah kebijakan tersebut ditegaskan dalam 4th Indonesia–Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum di Jakarta, Selasa (3/2), yang mempertemukan pemangku kepentingan pemerintah, industri, dan lembaga pembiayaan dari kedua negara.
Dalam kerja sama ini, Japan International Cooperation Agency (JICA) berperan strategis dengan menghadirkan dukungan teknis, pengalaman pengembangan proyek hidrogen, serta instrumen pembiayaan untuk menekan risiko tahap awal.
Kolaborasi ini mengombinasikan keunggulan teknologi Jepang dengan potensi energi terbarukan Indonesia, skala pasar domestik, dan prospek permintaan jangka panjang.
Senior Representative JICA Indonesia, Akira Sato, menilai arah kebijakan energi Indonesia di bawah Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat terhadap kemandirian energi, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan inklusif.
“Arah kebijakan sudah jelas—memperkuat ketahanan nasional, mendorong investasi, dan memastikan pembangunan yang inklusif,” ujarnya.
Pengembangan ekosistem hidrogen Indonesia dirancang melalui tiga fase, yakni Fase Inisiasi (2025–2034), Fase Pengembangan dan Integrasi (2035–2045), serta Fase Akselerasi dan Keberlanjutan (2045–2060).
Pendekatan bertahap ini ditujukan untuk memastikan kesiapan regulasi, infrastruktur, permintaan pasar, dan kapasitas industri nasional.
Melalui RHAN dan Peta Jalan Kolaborasi Indonesia–Jepang untuk Mempercepat Masyarakat Hidrogen-Amonia di Indonesia (HASI), pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mitra strategis dan pemain penting dalam ekosistem hidrogen kawasan dan global. (TR Network)
