DENPASAR – Tekanan lingkungan dan pariwisata massal kini menjadi ancaman serius bagi laut Indonesia. Di tengah krisis iklim dan eksploitasi pesisir, Komite Nasional Man and the Biosphere (MAB) UNESCO Indonesia menegaskan perlunya langkah tegas untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati laut dan memastikan ekowisata berkelanjutan.
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut luar biasa, saat ini memiliki tujuh Cagar Biosfer Kepulauan dan Pesisir yang telah diakui dalam World Network of Island and Coastal Biospheres (WNICB). Ketujuhnya adalah Cagar Biosfer Komodo, Siberut, Wakatobi, Taka Bonerate–Kepulauan Selayar, Bunaken–Tangkoko–Minahasa, Karimunjawa–Jepara–Muria, dan Raja Ampat.
Direktur Eksekutif Komite Nasional MAB UNESCO Indonesia, Virni Budi Arifanti, menegaskan bahwa pengelolaan cagar biosfer saat ini menghadapi tantangan besar, terutama akibat tekanan lingkungan alami dan ulah manusia yang kian masif.
“Wisata massal yang melampaui daya dukung lingkungan akan mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat lokal,” ujar Virni dalam Bali Ocean Days 2026 yang digelar di InterContinental Bali Resort Jimbaran, 30–31 Januari 2026.
Menurutnya, tanpa perubahan pendekatan, spesies endemik dan ekosistem pesisir berisiko mengalami kerusakan permanen. Karena itu, MAB UNESCO mendorong strategi pengelolaan cagar biosfer berbasis pendekatan ekosistem lanskap (landscape ecosystem approach), yang menempatkan konservasi, rehabilitasi, dan keberlanjutan ekonomi sebagai satu kesatuan.
Langkah strategis yang didorong mencakup peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, penguatan kolaborasi multipihak, pelibatan aktif masyarakat lokal, edukasi generasi muda, pemanfaatan riset dan inovasi teknologi, serta penguatan keberlanjutan sosial ekonomi komunitas di kawasan cagar biosfer.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat adalah kunci. Tanpa itu, cagar biosfer hanya akan menjadi label tanpa perlindungan nyata,” tegas Virni.
Sebagai informasi, Bali Ocean Days merupakan platform tahunan yang mempertemukan pemimpin nasional dan internasional, pembuat kebijakan, peneliti, inovator, serta komunitas pesisir.
Tahun ini, forum tersebut mengusung tema “Mencari Solusi untuk Masa Depan Laut yang Regeneratif”, seiring meningkatnya urgensi global untuk memperkuat ketahanan iklim dan menjaga kesehatan laut.
Bali Ocean Days 2026 dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wakil Menteri Pariwisata RI, Menteri Kelautan dan Kehutanan Fiji, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini, Staf Khusus ASEAN Republik Seychelles, serta akademisi, praktisi, dan komunitas dari sepuluh negara.
Forum ini menegaskan satu pesan kunci: tanpa perubahan arah pengelolaan laut dan pariwisata, surga bahari Indonesia bisa berubah menjadi titik krisis ekologi global. (TR Network)
