JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyingkap kenyataan mengejutkan: ratusan tambang ilegal masih bebas beroperasi di Indonesia karena mendapat perlindungan dari orang-orang kuat dan elit.
Dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026), Hashim menegaskan pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat.
“Ada empat tambang melanggar aturan di Raja Ampat yang sudah ditindak. Tapi ratusan lainnya? Dibekingi siapa? Orang-orang kuat. Bisa dimengerti ya, di Indonesia siapa yang kuat,” kata Hashim tegas.
Ia menekankan bahwa tambang ilegal tidak hanya soal keuntungan, tapi juga bencana alam dan korban jiwa. Pelaku bisa dijerat hukum pidana karena membahayakan masyarakat.
Hashim juga menyoroti penguasaan hutan lindung secara ilegal untuk kebun sawit. Lebih dari 400 perusahaan tercatat mangkir membayar pajak, sebagian bahkan tidak memiliki NPWP atau rekening di Indonesia, melainkan di Singapura dan Hong Kong.
“Beberapa perusahaan ini sudah 15 tahun tidak bayar pajak, retribusi, atau kewajiban lainnya,” ujarnya.
Kepala Daerah Tak Taat, Siap Dipidana
Selain itu, Hashim menegaskan pemerintah akan menindak kepala daerah yang abai terhadap pengelolaan sampah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008.
“Ini tidak main-main. Kepala daerah harus bertanggung jawab. Kalau tidak, akan ada sanksi pidana,” tegas Hashim.
Ia menambahkan bahwa masalah mikroplastik hingga pencemaran lingkungan sudah sampai ke tubuh anak-anak, menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang.
Dengan pernyataan ini, Hashim menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup kini menjadi prioritas, dari tambang ilegal hingga tata kelola sampah, demi melindungi rakyat dan alam Indonesia. (TR Network)
