NEW YORK – Krisis ekologi global bukanlah kecelakaan, apalagi sekadar dampak sampingan pembangunan. Ia adalah produk langsung dari sistem keuangan global yang secara sadar terus membiayai perusakan alam dalam skala masif.
Temuan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap kontradiksi brutal: dunia memang menghabiskan miliaran dolar untuk melindungi alam, tetapi pada saat yang sama triliunan dolar justru mengalir ke aktivitas ekonomi yang menghancurkan lingkungan.
PBB pada Kamis, 22 Januari 2026, menyerukan reformasi menyeluruh sistem keuangan global, menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural, komitmen iklim dan keanekaragaman hayati hanya akan berhenti sebagai retorika.
Angkanya mencengangkan. Untuk setiap 1 dolar yang diinvestasikan demi perlindungan alam, 30 dolar digunakan untuk merusaknya.
Fakta ini menjadi inti laporan State of Finance for Nature 2026, yang menilai arah investasi global saat ini sebagai penghambat utama pemulihan planet.
Perusakan yang Dibiayai Negara
Laporan tersebut mengidentifikasi sektor-sektor dengan dampak ekologis paling destruktif, seperti utilitas, industri manufaktur, energi, dan bahan baku dasar. Lebih parah lagi, banyak di antaranya ditopang oleh subsidi yang merugikan lingkungan, terutama di sektor: bahan bakar fosil, pertanian skala besar, air, transportasi hingga konstruksi.
“Jika kita mengikuti aliran uangnya, kita akan melihat betapa besarnya tantangan yang dihadapi,” ujar Inger Andersen, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP).
Ia menegaskan bahwa investasi dan subsidi yang merusak alam melaju jauh lebih cepat dibanding pembiayaan solusi berbasis alam.
“Kita hanya punya dua pilihan: berinvestasi pada kehancuran alam atau membiayai pemulihannya. Tidak ada jalan tengah.”
Solusi Ada, Sistemnya Menolak Berubah
Meski menggambarkan ketimpangan ekstrem, laporan ini menegaskan bahwa dunia bukan kekurangan solusi, melainkan terjebak dalam sistem pembiayaan yang salah arah.
Visi “big nature turnaround” yang ditawarkan mencakup langkah-langkah nyata dan layak secara ekonomi, antara lain: penghijauan kawasan perkotaan untuk menekan efek pulau panas dan meningkatkan kualitas hidup warga; integrasi unsur alam ke dalam infrastruktur jalan dan energi; pengembangan material bangunan dengan emisi negatif.
Laporan ini juga memetakan jalur kebijakan untuk menghapus subsidi berbahaya, menghentikan investasi dalam sistem produksi yang merusak, serta mengalihkan arus modal ke pembangunan yang berpihak pada alam (nature-positive).
Angka Kunci yang Mengungkap Skala Krisis
Pada 2023, sekitar USD 7,3 triliun mengalir ke aktivitas yang merusak alam.
Di tahun yang sama, hanya USD 220 miliar dialokasikan untuk solusi berbasis alam—dan sebagian besar berasal dari belanja publik.
Meski demikian, terdapat sinyal perbaikan terbatas: belanja perlindungan keanekaragaman hayati dan lanskap naik 11% (2022–2023); pembiayaan publik internasional untuk solusi berbasis alam pada 2023 meningkat 22% dibanding 2022; dan 55% lebih tinggi dibanding 2015.
Namun laporan ini menegaskan satu kesimpulan utama: selama sistem keuangan global terus memberi insentif pada perusakan, krisis ekologi akan tetap diproduksi dan direproduksi secara struktural. (TR Network)
